PEKANBARU (HR)-Kabar tentang tak harmonisnya hubungan antara Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan Sekdaprov Riau Zaini Ismail, terus mendapat sorotan. Dalam hal ini, Plt Gubri disarankan berani mengambil sikap tegas. Bila memang dinilai tidak lagi loyal, sebaiknya Plt Gubri segera mencari sosok pengganti yang bersangkutan.

Penilaian itu disampaikan tokoh masyarakat Riau yang juga mantan Menteri Dalam Negeri, Syarwan Hamid, Senin (17/8). Dikatakan Syarwan, seharusnya hubungan antara Plt Gubri dengan Sekdaprov Riau merupakan hubungan yang sinergis dan saling menguatkan.

"Pada dasarnya Sekda itu membantu Gubernur.

Sepanjang Gubernur itu berjalan pada rel yang benar, dia wajib hukumnya membantu. Kalau tidak, itu namanya tidak loyal," terangnya saat dihubungi Haluan Riau melalui sambungan telepon.

Lebih lanjut, Syarwan mencontohkan langkah dan kebijakan yang diambilnya saat masih menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ketika mendapati ada bawahan yang terindikasi tidak loyal, dirinya langsung memberi peringatan. Jika, peringatan pertama tidak diindahkan maka akan diberi peringatan kedua.

"Kalau masih tetap tidak loyal, saya tidak akan membiarkan organisasi itu menjadi lumpuh dan lemah karena harus mempertahankan seseorang yang tidak loyal. Tinggal dicari siapa penggantinya," lanjut Syarwan Hamid.

Hambat Pemerintahan
Apabila kondisi seperti ini terus dipertahankan, sambung Syarwan, tentunya akan menghambat jalannya roda pemerintahan. "Ini akan berdampak pada tidak sehatnya proses-proses manajemen administrasi pemerintahan dan sebagainya. Mungkin Sekda punya pengikut, Plt Gubri juga punya pengikut. Ini bisa menambah keruhnya pemerintahan. Jangan biarkan lama-lama. Ganti saja kalau seperti itu," tegas Syarwan.

Hal tersebut, tambahnya, juga merupakan bentuk punishment (sanksi, red) terhadap bawahan yang tidak loyal. "Jangan korbankan organisasi karena harus mempertahankan seseorang yang sesungguhnya yang tidak loyal. Bukan tidak mampu, tapi dia tidak loyal. Ya itu ganti. Tidak ada kalimat lain," pungkas Syarwan.

APBD Minim
Di tempat terpisah, pengamat politik dan pemerintahan Riau, Rony Basista menilai, ketidakharmonisan antara kedua pucuk pimpinan di lingkungan Pemprov Riau tersebut, bisa jadi ikut menjadi faktor penyebab masih minimnya serapan APBD Riau 2015.

Menurutnya, faktor kurangnya pengendalian pimpinan terhadap satuan kerja di Pemprov Riau, juga ikut menjadi penyebab masih rendahnya serapan APBD Riau 2015 yang masih di bawah 40 persen.

"Bisa jadi ketidakharmonisan Plt Gubri dengan Sekda menjadi salah satu penyebabnya," ujarnya.

Dosen Fisip Universitas Terbuka Pekanbaru ini menilai, ketidakharmonisan ini mempengaruhi kewibawaan pimpinan di mata bawahan. "Meskipun demikian, seandainya SKPD mengabaikan kondisi ini dan fokus pada kegiatan yang sudah diprogramkan, penyerapan anggaran tidak separah seperti saat ini," tambahnya.

Menurutnya, organisasi yang baik itu adalah yang patuh pada program-program yang sudah ditetapkan. "Pimpinan SKPD mestinya segera melaksanakan program-program kerja yang sudah ditetapkan, dia hanya melaksanakannya saja karena program-program yang ada pada dasarnya merupakan penerjemahan dari visi misi pemerintahan atau gubernur," pungkas Rony.

Bentuk Pansel Assesment Sekdaprov, Plt Gubri Tak Akui Sudah Lobi Kemendagri
Plt Gubri mengaku belum tahu bahwa Pemprov Riau telah melakukan lobi-lobi ke Kemendagri untuk membentuk pansel assessment Sekdaprov. Bertolak belakang dengan keterangan dari Kapuspen Kemendagri.

Tak Ada Lobi
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dodi Riatmaji mengakui bahwa Plt Gubri sudah beberapa kali membahas rencana untuk mengganti Sekdaprov Riau Zaini Ismail melalui assessment.

Namun saat dikonfirmasi, Plt Gubri mengaku tak mengetahui hal itu. "Saya belum dengar apa-apa. Bagus tanya dengan Kementeriannya aja," ujar Plt Gubri.

Meski begitu, Andi tidak membantah jika dirinya sering bepergian ke Kemendagri sekedar berkonsultasi terkait Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun saat kembali disinggung apakah selama berkonsultasi sempat menyinggung rencana pembentukan Pansel untuk melakukan assesment jabatan Sekdaprov, Andi lagi-lagi mengelak.

"Konsultasi iya, sebagai kepala daerah yang terkait ASN saya memang berkonsultasi," ujarnya.

Jangan Berlarut
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Al Azhar, terlebih dahulu mengingatkan, disharmoni hubungan antarpejabat atau petinggi di lingkungan Pemprov Riau, tidak boleh terjadi. Sebab, hal itu dapat mengakibatkan terhambatnya agenda-agenda pelayanan dan pembangunan di Bumi Lancang Kuning.

Kalau sekiranya keretakan hubungan itu memang terjadi, maka jangan dibiarkan berlarut-larut, karena hal itu akan banyak mudaratnya. Apalagi, provinsi yang disebut sebagai Tanah Tumpah Darah Melayu ini saat ini berdepan dengan berbagai persoalan serius yang memerlukan pemikiran, penanganan atau solusi segera dari pemerintah.

Masih terkait masalah yang sama, sempat berhembus rumor yang menyebutkan bahwa Zaini Ismail akan mengundurkan diri dari jabatannya. Namun rumor itu dibantah Zaini. Ia mengatakan, tidak pernah menyatakan mengundurkan diri. Sampai saat ini ia masih tetap menjabat sebagai Sekda dan tidak ada niat mundur. ***