Forum PPPK Guru 2022 Tagih Janji Disdik Riau Usai Surat Plt Gubri Terbit

Forum PPPK Guru 2022 Tagih Janji Disdik Riau Usai Surat Plt Gubri Terbit

RIAUMANDIRI.CO - Polemik penempatan Guru ASN PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau memasuki babak baru. Menanggapi keluhan ribuan tenaga pendidik yang bertugas jauh dari domisili, Plt Gubernur Riau, S.F. Hariyanto, secara resmi telah melayangkan surat usulan penyesuaian unit kerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Dalam surat bernomor B/267/800.1.1.2/BKD/SD/2025 tertanggal 25 November 2025 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau secara tegas memohon persetujuan pusat untuk melakukan redistribusi guru. Berdasarkan hasil pemetaan, ditemukan ketidakseimbangan yang mencolok, di mana beberapa sekolah mengalami kelebihan guru, sementara sekolah lain justru kekurangan tenaga pendidik pada mata pelajaran tertentu.

Apresiasi dan Desakan Forum Guru 

Ketua Forum ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, S.Pd.I., M.Pd., Gr., menyambut baik langkah formal yang diambil Pemprov Riau. Ia juga mengapresiasi sinyal positif dari Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, terkait rencana penerbitan Surat Edaran redistribusi tenaga pendidik.

“Kami sangat mengapresiasi kebijakan Prof. Zudan dan langkah Plt Gubernur Riau. Ini adalah angin segar bagi rekan-rekan yang sudah lama berharap bisa mengabdi dekat dengan keluarga,” ujar Eko, Selasa (16/12/2025).

Meski demikian, Eko mengingatkan agar Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau tidak bersikap pasif. Ia mendesak instansi terkait untuk terus mengawal perkembangan surat tersebut di Jakarta.

Surat dari Plt Gubernur Riau kepada Menpan-RB

Alasan Kemanusiaan dan Efektivitas 

Persoalan relokasi ini bukan sekadar urusan administrasi. Bagi para guru, penempatan yang jauh dari keluarga berdampak pada membengkaknya biaya hidup dan beban psikologis.

“Kami berharap relokasi ini membuahkan hasil secepatnya. Guru PPPK ingin mengajar di tempat asal agar bisa berkumpul dengan keluarga. Secara ekonomi, pengeluaran saat ini sangat besar jika harus bertahan di lokasi yang jauh,” tambah Eko.

Melalui surat tersebut, Pemprov Riau berharap distribusi tenaga pendidik di Bumi Lancang Kuning dapat lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, guna meningkatkan efektivitas pelayanan pendidikan secara nasional.(nan)




Berita Lainnya