Untuk Bongkar Muat di Jembatan Timbang

Dishub Sarankan Pusat Bangun Lahan Parkir dan Gudang

Dishub Sarankan Pusat Bangun Lahan Parkir dan Gudang

TELUK KUANTAN (riaumandiri.co)- Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi menyarankan Pemerintah Pusat untuk memperluas lahan jembatan timbang yang berada di Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi.

Masalahnya, meskipun sudah ditarik pusat, kalau lahan parkir, gudang dan bongkar muat tidak tersedia untuk mobil yang melewati jembatan timbang, nantinya pengelolaan yang dilakukan tidak akan maksimal.

Karena masyarakat masih melihat mobil berat yang melebihi tonase masih bebas melintas dijalan Nasional meskipun sudah melewati jembatan timbang. Dampak tersebut sangat dirasakan masyarakat terutama cepat rusaknya jalan nasional di Kuansing.

"Kalau sistem menajemen pengelolaaan saja yang diambil, pusat tidak membangun lahan parkir, gudang dan tempat bongkar muat di lokasi jembatan timbang, tentunya masalah jembatan timbang ini tidak akan tuntas, dan akan seperti sebelumnya," ujar Kepala Dishub Kuansing melalui Kepala Bidang Angkutan, Yusran, Rabu (2/3).

Dikatakannya, pihaknya menyambut baik manajemen pengelolaan jembatan timbang ini ditarik pusat, namun yang terpenting saat ini bagaimana lahan di jembatan timbang ini bisa luas dan secepatnya dibangun lahan parkir, gudang dan tempat bongkar muat, supaya mobil melebihi tonase tidak lagi bebas melintas tapi dibongkar muatannya.

"K edepan sangat kita harapkan kalau ada mobil yang melebihi tonase itu dibongkar muatannya, jangan lagi bisa melintas seenaknya, karena ini sangat berdampak pada kerusakan jalan nasional yang dilalui masyarakat,"pungkasnya.

Di jembatan timbang nanti juga harus ada gudang penyimpanan bagi mobil yang dengan sengaja melebihi muatan atau over load. Jadi barang-barang yang dibongkar karena melebihi tonase jalan disimpan aman di gudang yang disediakan jembatan timbang,

"Tidak hanya lahan parkir yang harus luas, tapi juga harus ada gudang tempat menyimpan barang, karena fasilitas dijembatan timbang yang dikelola Provinsi sebelumnya masih sangat kurang,"katanya. (adv/humas)