RIAUMANDIRI.CO - Fraksi PKS DPR RI menolak rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada awal tahun 2022.

"Alih-alih memperpanjang stimulus listrik, pemerintah malah berwacana untuk menaikkan tarif listrik," tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto kepada media ini, Senin (6/12/2021).

Mulyanto menyebutkan, sekarang bukan waktu yang tepat bagi pemerintah menaikkan TDL mengingat daya beli masyarakat masih rendah akibat dampak pandemi Covid-19.

Kalangan pengusaha dan industri juga menolak rencana kenaikan TDL tersebut.  Mereka merasa keberatan karena baru saja menerima kewajiban menaikan batas upah minimum.

"Para pengusaha merasa kondisi perdagangan dan industri saat ini masih belum stabil," kata anggota Komisi VII DPR itu.

Ditegaskan Mulyanto, seharusnya pemerintah peka dengan kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. Dengan kondisi sekarang saja banyak masyarakat mengeluh dengan besarnya beban pengeluaran yang harus ditanggung. Apalagi nanti kalau TDL dinaikkan.

"Sekarang bukan saat yang tepat bagi pemerintah untuk penyesuaian tarif listrik ini. Pandemi kan belum selesai, bahkan kita kini dihantui Omicron, varian baru Covid-19.

Mulyanto mengingatkan, kenaikan TDL dapat memicu kenaikan inflasi yang akan melemahkan daya beli masyarakat. Kemudian secara langsung akan menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi nasional.

Mulyanto melihat sedikitnya ada tiga variabel  yang mempengaruhi besaran tarif listrik, yakni nilai kurs dolar, inflasi dan harga batu bara. Dari ketiga variabel itu, kenaikan harga batu bara di pasar internasional diduga menjadi dasar utama rencana pemerintah menaikan TDL. Saat ini harga jual batu bara sempat menembus angka USD 200/ton. 

Sementara 70 persen pembangkit listrik di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. 

Namun demikian Mulyanto melihat pemerintah punya instrumen lain agar TDL ini tidak naik meskipun harga batu bara melambung. Pemerintah dapat memperketat aturan domestic market obligation (DMO) agar pasokan batu bara bagi PLN tetap terjaga dengan harga yang terjangkau. Harga DMO batu bara, khususnya untuk pembangkit listrik, saat ini dipatok maksimal USD70 per ton.

"Dibanding negara tetangga, tarif listrik Indonesia juga tidak terlalu murah. Dari data Globalpetrolprice.com per Maret 2021, tarif listrik di Indonesia untuk pelanggan rumah tangga sebesar USD 10.1 sen. Sementara di China, Vietnam dan Malaysia masing-masing sebesar USD 8.6, 8.3 dan 5.2 sen.  Bahkan tarif listrik rumah tangga di Laos hanya sebesar USD 4.7 sen. Jadi tarif listrik di kita hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tarif listrik di Malaysia," ungkap Mulyanto.

Mulyanto juga mempermasalahkan sikap pemerintah yang melaporkan rencana kenaikan TDL itu ke Badan Anggaran DPR RI. Menurutnya, sikap pemerintah itu tidak tepat karena seharusnya rencana kenaikan TDL itu dibicarakan dulu di Komisi VII DPR RI yang berwenang mengawasi sektor energi.

Menurut Mulyanto, langkah Pemerintah ini tidak elok dan bisa bikin kegaduhan baru yang tidak perlu. 

"Tata kramanya kan seharusnya berbagai rencana ketenagalistrikan dari Pemerintah dibicarakan lebih dahulu dengan mitranya, yakni Komisi VII DPR RI, yang memang membidangi soal tersebut.  Tidak ke alat kelengkapan dewan (AKD) yang lain," tandas Mulyanto.