Riaumandiri.co - Ruang digital belum menjadi lingkungan yang aman bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang berusaha mencari pekerjaan di luar negeri. Banyak dari mereka terdorong oleh keinginan memperbaiki kondisi finansial, namun justru terperangkap oleh iklan lowongan pekerjaan palsu yang tersebar luas di media sosial. Tanpa perlindungan hukum yang memadai di negara tujuan, para PMI berada pada posisi yang sangat rentan.

"Kalau dihitung dari bulan Januari hingga Desember, kami sudah menerima 300 lebih laporan terkait penipuan yang berkaitan dengan PMI. Paling banyak itu adalah lowongan kerja yang diduga fiktif dan ilegal," ucap Meutya.

Di era digital, pencarian kerja sebagian besar dilakukan melalui internet, sehingga kehadiran negara sejak dini menjadi krusial untuk mencegah warga terjebak dalam informasi lowongan pekerjaan palsu. Perlindungan pemerintah tidak hanya bersifat personal, melainkan berpengaruh langsung pada stabilitas ekonomi nasional serta memastikan pendapatan PMI dapat tersalurkan sepenuhnya kepada keluarga mereka.

"Negara harus hadir dalam pelindungan PMI agar mereka tidak merasa berjalan sendiri, tapi didampingi sistem yang melindungi, memberdayakan, dan menyuarakan aspirasinya," kata Meutya.

Presiden telah memberikan arahan khusus untuk membersihkan ruang digital, terutama dalam menekan penggunaan judi online yang berpotensi menargetkan PMI. Sementara itu, pekerja yang terjebak dalam lowongan fiktif akan dicatat sebagai pekerja ilegal oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Kementerian tersebut juga memperkuat patroli siber melalui Direktorat Siber serta memperluas program literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali konten hoaks dan penipuan.

"Arahan dari Pak Presiden terkait judi online. Ini mungkin nanti juga banyak sasarannya kepada para PMI, jadi ini juga yang harus kita jaga betul," tutur Meutya.

"Memang, kebanyakan, kita mau jujur saja, korban-korban dari pekerja migran yang ilegal ini, mereka itu tertipu, ditipu oleh iklan-iklan yang ada di media sosial," jelas Mukhtarudin.

"Sekarang kita sedang melakukan kegiatan yang disebut juga literasi tentang masalah keuangan. Jadi biar mereka dari awal tahu bagaimana sih melihat konten seperti ini, potensinya hoaks, potensinya penipuan," terangnya Mukhtarudin.(MG/FRA)

Sumber : kompas.com

Editor : Nandra Piliang