PEKANBARU (HR)-Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengaku telah mendapatkan informasi calon Sekretaris Dewan sudah mengerucut. Namun belum bisa menyebutkan tiga nama calon Sekwan defenitif tersebut.

"Sudah mengerucut, ada tiga nama," ujar Plt Gubri, Rabu (20/1). Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Riau, Asrizal, mengatakan, untuk calon Sekwan memang sudah dalam tahap pengerucutan dari pejabat tinggi Pratama, yang telah dinyatakan lulus asesmen lalu yang belum mendapatkan jabatan.

"Memang sudah mengerucut, nanti kita akan menghadap ke Plt Gubri," ujar Asrizal.
Dijelaskan Asrizal, dalam menjalankan pemilihan calon Sekwan ini melalui tahapan yang sesuai dengan mekanismenya. "Nantilah akan diberitahu calon Sekwannya," kata Asrizal.

Sebagaimana diketahui, saat ini Sekwan saat ini masih dijabat seorang Plt Sekwan. Dan pimpinan Dewan mendesak Pemprov Riau agar secepatnya memutuskan Sekwan defenitif.
 
Wakil Rakyat Sebut Riau Negeri Plt
Menanggapi banyaknya jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang diemban pemangku jabatan di Riau membuat wakil rakyat di DPRD Riau angkat bicara. Wakil rakyat menyebut, Provinsi Riau sudah seperti "Negeri Plt".

"Mungkin sudah takdirnya Riau ini dipimpin Plt, lengkap sudah jabatan Plt. Riau ini seperti Negeri Plt jadinya," kata Ade Agus Hartanto, anggota Komisi E DPRD Riau, Rabu (20/1).

Saat ini sebut anggota Dewan dari Dapil Inhu-Kuansing ini, ada tiga jabatan strategis yang diemban Plt. Ketiganya yakni, Plt gubernur Riau, Plt Sekretaris Setdaprov Riau dan Plt Sekretaris DPRD Riau.

"Kalau untuk posisi gubernur, mungkin kita maklumilah karena belum ada putusan akhir dan mengikat dari kasus yang dialami gubernur, Pak Annas Maamun. Kalau Sekda dengan sekretaris dewan, saya rasa perlu diselesaikan segera," ungkapnya.

Sekretaris DPW PKB Riau ini menegaskan, dengan jabatan Plt ini, maka diyakininya akan mengganggu berbagai kepentingan masyarakat Riau. Karena sebutnya, kewenangan Plt ini sangat terbatas.

"Harapan kita dari dewan, segala jabatan Plt di Riau ini bisa diselesaikan segera, dari Plt menjadi pejabat defenitif. Agar semua kepentingan masyarakat bisa terakomodir," tutup sekretaris Fraksi PKB DPRD Riau ini. (nur/rtc/hen)