PEKANBARU (HR)-Sebanyak 12 perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan di Riau, diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan total luas lahan milik perusahaan-perusahaan itu yang terbakar, diperkirakan mencapai 1.200 hektare. 

 

Dinas Kehutanan Riau akan melaporkan perusahaan-perusahaan itu ke Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. 

 

Sementara itu, DPRD Riau juga telah mengambil sikap terkait perkembangan kabut asap di Riau. Dalam rapat paripurna yang digelar Senin (7/9), DPRD Riau telah mengeluarkan dua kebijakan. Pertama, meminta Plt Gubernur Riau segera menetapkan status darurat kabut asap untuk Bumi Lancang Kuning. Kedua, meminta Presiden Jokowi turun ke Riau dan mengkoordinir serta mengerahkan seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi karhutla dan kabut asap di Riau. Langkah ini pernah dilakukan mantan Presiden SBY, ketika karhutla terjadi di Riau tahun 2014 lalu. 

 

Temuan Dinas Kehutanan (Dishut) tentang indikasi 12 perusahaan yang terlibat karhutla itu, seolah menjawab pertanyaan masyarakat yang selama ini begitu gencar disuarakan. 

 

12 Perusahaan

Sudah cukup banyak tokoh dari berbagai kalangan,yang mencurigai dugaan keterlibatan pihak perusahaan dalam Karhutla yang sudah kerap menimpa Riau. 

 

"Akan kita laporkan 12 perusahaan. Luasnya seribu hektare lebih. Kita laporkan ke Dirjen Penegakan Hukum Kementerian KLH," ujar Kadishut Riau, Fadrizal Labay, di sela-sela briefing di Posko Satuan Tugas (Satgas) Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Senin (7/9). 

 

Saat ditanya nama-nama perusahaan itu, Fadrizal Labay belum bersedia mengungkapkannya. Ia berdalih, jika nama-nama perusahaan itu dipublikasikan, akan mengganggu proses penegakan hukum yang akan dilakukan.

 

"Nanti saja. Nanti itu bisa terjadi penghilangan barang bukti. Jadi biar proses Dirjen Penegakan Hukum Kementerian KLH berjalan maksimal," terangnya.

 

Meski begitu, Fadrizal Labay sedikit membocorkan informasi mengenai perusahaan tersebut. Dikatakannya, perusahaan-perusahan tersebut merupakan bagian dari dua grup besar perusahaan besar pemegang HTI di Provinsi Riau, yang memiliki anak perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas.

 

"Secara badan hukumnya (PT). Kan ada 58 (perusahaan). Tetapi kan kalau grupnya ada dua. Larinya tidak jauh-jauh ke situ," lanjut Fadrizal.

 

Lebih lanjut, Labay menegaskan lokasi terbakarnya areal HTI tersebut tidak berada jauh dari lokasi pabrik milik perusahaan. Ia juga mengungkapkan kedua perusahaan induk merupakan grup perusahaan besar.

 

Ditambahkannya, langkah pihaknya melaporkan perusahaan-perusahaan itu adalah bentuk tindakan tegas bagi perusahaan yang tidak menjaga lahan mereka dari kebakaran. Tahun-tahun sebelumnya, perusahaan tersebut pernah menjadi bahan evaluasi Dishut Riau.

 

"Itu areal HTI semua. Harus ada sanksinya. Ini harus dievaluasi. Dulu pernah dilakukan audit UKP4 (Unit Kerja bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, red) tahun 2013 atau 2014. Saya lupa. Itu audit ketika kebakaran di Riau," pungkasnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau, Andra Syafril mengungkapkan, sejauh ini tercatat 12.262 masyarakat telah terkena penyakit ISPA yang merupakan dampak dari kabut asap. Selain itu, masih ada juga yang mengalami penyakit lain seperti pnemoni sebanyak 324 orang, asma 513, iritasi mata 879 dan iritasi kulit sebanyak 1.256 orang.

"Semua akibat kabut asap. Mereka kita lakukan rawat jalan," terangnya. 

 

Minta Presiden Turun 

Sementara itu, DPRD Riau akhirnya mengeluarkan pernyataan sikap resmi, terkait perkembangan Karhutla dan kabut asap di Riau. Pernyataan sikap itu diputuskan di ujung rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap draf Ranperda Pelestarian Pengembangan Budaya Melayu dan Kearifan Lokal, Senin (7/9) di ruang paripurna Gedung DPRD Riau.

 

Keluarganya pernyataan sikap itu, bermula dari interupsi sejumlah anggota Dewan, yang meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas terkait Karhutla di Riau. Dalam hal ini, Plt Gubri diminta segera menaikkan status dari tanggap darurat menjadi darurat kabut asap.

 

Sebelum keputusan diambil, pimpinan sidang Noviwaldy Jusman sempat menskor sidang selama lima menit, agar anggota Dewan bisa mengambil sikap. Apalagi, Karhutla sudah menjadi kegelisahan masyarakat Riau saat ini. 

 

"Dengan ini kita menyatakan sikap perang terhadap asap. Kita meminta Plt Gubri meningkatkan status menjadi darurat kabut asap. Kedua, atas nama Rakyat Riau, kta meminta kepada Presiden Republik Indonesia turun tangan menyelesaikan persoalan bencana asap, mengkoordinasikan segala komponen, peralatan, penegakan hukum yang dianggap perlu di Provinsi Riau ini," tegas Noviwaldy.

 

Tidak hanya itu, seluruh anggota Dewan melalui komisi-komisi, diminta lebih maksimal melakukan pendampingan dan hal lainmya yang dianggap perlu untuk menangani Karhutla secara maksimal. 

 

Menurut Noviwaldy, Presiden Jokowi memang sudah seharusnya turun mengingat situasinya kabut asap yang sudah membahayakan. Apalagi kondisi serupa juga terjadi di provinsi tetangga seperti Jambi dan Sumatera Selatan. "Jadi, ada lintas beberapa provinsi jadi itu sudah menjadi kewenangan presiden. Presiden diminta turun dan mengerahkan semua kekuatan," ujarnya.

 

Dilanjutkannya, presiden harus turun, seperti presiden SBY dulu membawa serta pasukan bersama pesawat Hercules dan masuk ke dalam hutan untuk memadamkan semua Karhutla. "Situasinya kita anggap sudah darurat sekali, sudah luar biasa. Pagi tadi saja jarak pandang 200 meter. Ini sudah kategori darurat," tegasnya. 

 

Mengenai penetapan status darurat kabut asap, Noviwaldy menilai, sebenarnya Pemprov Riau tidak perlu malu. Kerena, dilihat memang secara umum, kondisinya memang sudah memaksa. Apalagi peralatan yang lengkap memang hanya ada di pusat. 

 

"Kalau kita tetapkan status darurat, pusat wajib turunkan semuanya dan anggaran pun bisa berjalan. Kalau siaga masih kewenangan daerah. Kami percaya upaya penanggulangan di BPBD sudah maksimal, tapi peralatannya yang memang tidak lengkap," tambahnya. 

 

Tinjau Rimbo Panjang

Sementara itu, Plt Gubri Andi Rachman, pada Senin kemarinturun ke lokasi kebakaran lahan di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar. Dari pantauan lapangan, lahan yang terbakar umumnya adalah lahan bergambut. Namun saat didatangi Plt Gubri dan rombongan, tidak tampak lagi api. Namun kepulan asap masih muncul dari sela-sela gambut. 

 

"Kita sudah berjuang memadamkan api, dan titik api sudah tidak ada. Tapi asap muncul dari dalam gambut yang sudah terbakar, tentu kita prihatin," ujar Plt Gubri.

 

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, mengatakan, tim Satgas Karlahut terus bekerja baik melalui darat maupun udara untuk memadamkan api. Sampai saat ini usaha telah berhasil memadamkan api, hanya saja lahan asap masih keluar dari lahan gambut.

 

"Tiga heli bekerja efektif memadamkan api dengan water bombing, tim Satgas juga ikut memadamkan api melalui darat. Titik api di wilayah kita hanya tinggal satu titik. Asap tebal ini dari kiriman Provinsi Jambi dan Sumsel," ujar Edwar Sanger.

 

Dijelaskan Sanger, selain tiga heli bantuan dari BNPB, ada satu pesawat Air Tractor. Namun pesawat tersebut tidak efektif untuk turut membantu pemadaman Karlahut di Riau.

 

 Selain itu pilot yang menerbangkan pesawat tersebut dari Rusia juga tidak mengerti dengan apa yang ditugaskan. "Pesawat itu terpaksa kita kembalikan ke BNPB, dan diperbantukan ke Provinsi Jambi untuk memadamkan kebakaran di Jambi," tambah Sanger.

 

Sementara itu, tim satgas udara Kapten Yudi Ameriza, saat melaporkan evaluasi harian penanggulangan siaga darurat asap di Lanud Roesmin Nurjadin, kemarin, mengatakan, menegur pilot pesawat Air Tractor tersebut, karena bekerja tanpa site plan.

 

"Dia terbang tak membuat site plan, langsung saya tegur. Tidak itu saja, dia juga terbang bukan ke tempat yang dituju, tapi terbang ke titik heli kamov yang melakukan pemadaman. Inikan bisa terjadi konflik di udara," kata Kapten Yudi.

 

Komandan Satgas Karlahut Danrem 031/WB, Brigjend TNI Nurendi, mengatakan, jika memang dianggap tidak efektif dan efisien lebih baik dipulangkan saja ke Kemen LHK, pihak yang memberi bantuan. Karena di Riau butuh penanganan cepat untuk memadamkan api. "Tidak usah dipikirkan lagi, kembalikan saja," tegas Danrem.

 

Danrem menilai, kinerja helikopter yang saat ini terus disiagakan memang jauh lebih efektif.

 

 Pasalnya, kelebihan pada helikopter sangat banyak dibanding pesawat air tractor. Satu helikopter seperti Kamov dan Sikorsky mampu membawa air hingga 4 hingga 5 ton. Sementara Air Tractor lebih sedikit. (dod, rud, nur)