Kapolri Bahas Konflik Lahan di Riau

Senin, 08 Juni 2015 - 09:10 WIB
ILUSTRASI

PEKANBARU (HR)-Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti, dijadwalkan akan tiba di Pekanbaru, hari ini (Senin, 8/6). Kedatangan orang nomor satu di Kepolisian ini untuk membahas masalah konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan, yang masih sering terjadi di Bumi Lancang Kuning.

Tidak itu saja, tiga menteri Kabinet Jokowi-JK ditambah Jaksa Agung RI, juga dijadwalkan datang. Mereka adalah Menkopolhukam, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara Panglima TNI serta Menkum dan HAM, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan hanya mengutus perwakilannya. Selain konflik lahan, penanganan kebakaran hutan dan lahan juga akan ikut dibahas.

Sesuai jadwal yang telah disusun sebelumnya, para pejabat dari pusat tersebut akan tiba di Pekanbaru sekitar pukul 13.00 WIB. "Itu salah satunya (pembahasan sengketa lahan, red). Untuk jadwal masih tentatif," ungkap Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo, Minggu (7/7) kemarin.

Hal senada juga diungkapkan Kabiro Humas Setdaprov Riau, Darusman. Dikatakan, sekitar pukul 13.30 WIB, para pejabat tinggi negara tersebut sudah mendarat di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Selanjutnya, mereka langsung melakukan pertemuan tertutup bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di Ruang Pauh Janggi di Gedung Daerah.

Darusman juga membenarkan bahwa masalah konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat serta penangananan Karhutla di Riau, akan dibahas dalam pertemuan tertutup itu.
"Acara pertemuan tertutup. Tapi akan ada jumpa pers usai acara. Kalau itu terbuka untuk wartawan lokal mau pun nasional," terangnya.

Sebelumnya, rencana kedatangan para pejabat pusat itu juga dibenarkan Plt Gubri, Arsyadjuliandi Rachman. "Ya sekarang kita lakukan persiapan," ujarnya, Jumat akhir pekan kemarin.

Menurutnya, kehadiran para petinggi negara ini dalam rangka Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Begitu pula terkait konflik  lahan yang selama ini melibatkan perusahaan dan masyarakat. (nur, grc, rtc)

Editor:

Terkini

Terpopuler