Sindir Usulan Pemilu 2024 Ditunda, AHY : Tidak Logis

Sindir Usulan Pemilu 2024 Ditunda, AHY : Tidak Logis

RIAUMANDIRI.CO - Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyindir rencana penundaan waktu Pemilu 2024.

Kata dia, munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan mengundurkan waktu Pemilu 2024 merupakan ide ajaib dan  bertentangan dengan konstitusi.

"Ada sebagian menyuarakan bahwa Pemilu 2024 diundurkan, menurut saya itu tidak logis. Apa dasarnya? yang jelas tidak sesuai dengan konstitusi kita," tegas AHY pada sambutannya di pelantikan DPD Demokrat Riau, Sabtu (26/2/2022).


Menurutnya, ada segelintir elite politik yang menginginkan perpanjangan kekuasaan saja dengan alasan menundaan Pemilu 2024 tersebut adalah aspirasi masyarakat.

"Dengan enteng menyebutkan aspirasi masyarakat, masyarakat yang mana?. Saya tidak melihat ada masyarakat yang menginginkan harapan seperti itu," pungkasnya.

Ia sangat menyesali kebijakan pemerintah yang sibuk berusaha melanggengkan kekuasaan di saat keterpurukan ekonomi saat pandemi Covid-19  dan kesulitan dalam mendapatkan minyak goreng.

"Ini yang di atas kenapa memikirkan melanggengkan kekuasaan? Sedih sekali rasanya, bukan fokus bagaimana menghadirkan solusi minyak goreng yang langka dan mahal yang sulit didapatkan hari ini, tapi kok bicaranya melanggengkan kekuasaan," kata dia.

AHY mengatakan Partai Demokrat akan patuh pada konstitusi Indonesia, dimana masa jabatan kepala daerah hingga presiden hanya 5 tahun.

"Walaupun ini pelantikan DPD, tapi sesungguhnya pelantikan ini tidak ada artinya jika kita tidak iringi semangat dan berfikir terbaik untuk rakyat, selalu berfikir menjaga demokrasi kita," terangnya.

Dengan begitu, AHY meminta agar seluruh kader Demokrat tak takut menyuarakan kebenaran. Jangan sampai Indonesia seperti dikooptasi oleh mereka yang tidak lagi melibatkan akal sehatnya.

"Kita Partai Demokrat harus bisa menyampaikan hal ini kepada siapapun agar jangan salah mengambil keputusan. Jika salah, semua yang menanggung adalah rakyat,"



Tags Politik