Soal Pengelolaan Sampah, Dewan Saran Ini ke Pemko Pekanbaru
RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Hingga akhir Januari ini, Pemerintah Kota Pekanbaru belum juga rampung membenahi permasalahan pengelolaan sampah. Akibatnya, masih terlihat tumpukan sampah di mana-mana. Dari pantauan Riaumandiri.co, di sepanjang Jalan Garuda Sakti, Panam, sampah menumpuk di depan toko-toko.
Salah satu pedagang di Jalan Garuda Sakti, Meri Fftri Yeli mengaku tumpukan sampah yang tak diangkut berhari-hari hingga busuk mengganggu usahanya. Meri yang belum lama ini membuka usaha angkringan takut pelanggannya tak selera makan akibat bau dari sampah tersebut.
"Saya baru buka angkringan. Sampah menumpuk di depan toko-toko berhari-hari. Jadi membusuk, bau. Takutnya bikin orang yang makan di sini terganggu," ungkap pemilik Angkringan Nusantara ini kepada Riaumandiri.co, Jumat (29/1/2021).
Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Robin Eduar menyarankan agar DLHK segera kembali ke sistem lama yang terbukti berhasil dan mampu membawa Kota Pekanbaru meraih piala Adipura berturut-turut: sistem swakelola.
Robin menjelaskan, sistem swakelola per kelurahan jauh lebih efisien sebab reward dan punishment bisa dengan mudah diberikan kepada daerah yang tidak mampu mengelola sampahnya dengan baik.
"Kita bisa lihat, mana daerah yang paling kotor. Kita tinggal panggil lurahnya, tanya kenapa daerahnya selalu kotor. Tapi kalau sistem sekarang (pengelolaan sampah diserahkan kepada pihak ketiga/swastanisasi) semua pihak lepas tangan," ujarnya kepada wartawan.
"Sebaliknya, bagi kelurahan yang bersih, kita beri reward. Jadi ada motivasi untuk terus bersih lingkungannya," tambahnya.
Robin juga mengatakan telah menyanyakan ke beberapa kelurahan di Kota Pekanbaru dan para lurah mengaku siap jika seandainya sistem kembali ke swakelola.
"Saya tanya ke kelurahan, lurahnya siap. Ke kecamatan, camatnya siap juga," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono menjelaskan kembalinya ke sistem swakelola tidak berarti DLHK harus membeli mobil pengangkut sampah sebanyak jumlah kelurahan di Pekanbaru (83 kelurahan) seperti yang dikhawatirkan Pemko Pekanbaru karena swakelola akan menelan biaya yang sangat besar, akan tetapi cukup dirental saja.
"Ini untuk jangka panjang. Rental saja, tapi pekerjanya orang lokal. Tidak perlu beli mobil. Perawatannya mahal. Banyak sekarang perusahaan besar mobilnya rental mereka," ungkapnya.
"Kalau lelang ini cuma jangka pendek. Tahun besok, gini lagi, bermasalah lagi. Tapi ya, kuncinya DLHL harus bikin UPTD di setiap kelurahan. TPS-TPS juga pasti akan hilang karena mobil akan masuk ke gang-gang mengambil sampah ke rumah. Tapi kalau pihak ketiga, kita pastikan menjamur lagi TPS. Pasti akan menumpuk lagi sampah di tanah kosong. Itu pasti," tambahnya.
