RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Pengamat ekonomi Universitas Riau, Dahlan Tampubolon mengkritik kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Riau menghadapi pandemi Covid-19. Menurutnya, kebijakan yang diambil belum memperhitungkan dampak yang ditimbulkan di berbagai aspek.

"Masih ada kesan kebijakan yang dijalankan belum memperhitungkan dampak yang ditimbulkan dari berbagai aspek, baik dunia usaha, masyarakat miskin hingga tindak kriminal. Bantuan langsung tunai (BLT) yang dijalankan juga belum terealisasi sepenuhnya di masyarakat. Bahkan pendataan di tingkat RT dan RW masih belum rampung," ungkapnya kepada Riaumandiri.id, Selasa (11/8/2020).

Dahlan juga mengatakan, umumnya kelompok komponen belanja tidak sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2020. Di antaranya yaitu kebutuhan yang tidak sesuai aplikasi kebutuhan pada penanganan Covid-19, belum juga dilakukan review.

"Untuk tahap pertama, Riau telah mengucurkan anggaran sebesar Rp74 miliar untuk pencegahan Covid-19. Kemudian tahap kedua sebesar Rp399 miliar. Namun, rencana kebutuhan belanja belum semuanya dilakukan review soal mana saja anggaran yang sesuai dengan ketentuan dan telah diatur dalam penanganan Covid-19," jelasnya.

"Untuk itu, Pemprov harus melakukan perhitungan secara detail tentang pembiayaan maksimal penanggulangan Covid-19 yang disesuaikan dengan kondisi riil keuangan daerah," tambahnya.

Selain itu, Dahlan juga merekomendasikan pendampingan dan penugasan pengawasan dalam akuntabilitas penanganan Covid-19 oleh Inspektorat terkait melalui re-focusing dan re-alokasi anggaran.

"Kebutuhan yang tidak perlu atau tidak mendesak pada penanganan Covid-19, direview atau ditelaah sehingga nilai yang diajukan bisa lebih rendah," tutupnya.

Reporter: M Ihsan Yurin

Editor : Nandra F Piliang