RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Jumlah pendaftar calon penerima kartu pra kerja dampak Covid-19 di Provinsi Riau pada hari terakhir pendaftaran, Jumat (10/4/2020), membludak. Bahkan jumlah pendaftar yang masuk ke data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melebihi kuota yang diterima Provinsi Riau dari Pemerintah Pusat.

Kadisnakertrans Riau, Jonli, menjelaskan hari terakhir pendaftaran, terdaftar sebanyak 114.074 orang, dan untuk pendaftar pertama yang sudah dikirimkan ke Kemenakertrans, sebanyak 92.893 orang. Total yang mendaftar kartu pra kerja dari seluruh kabupaten/kota di Riau, sebanyak 139.870 orang.

“Hari terakhir yang mendaftar membludak, ada selisih pendaftar dari kuota yang kita terima sebanyak 46.957 orang. Tapi kelebihan ini tetap akan kita ajukan, sesuai arahan pak Gubernur. Jatah kita memang sebanyak 92.893 orang, mudah-mudahan kelebihan kuota kita ini disetujui. Yang jelas kita kirimkan semua,” jelas Jonli.

“Dari total yang mendaftar itu kan 139.870 orang, nanti diverifikasi lagi. Jangan sampai double penerima. Dan yang sudah mendapatkan PKH atau dana lainnya dari pemerintah tidak bisa menerima lagi. Penerima kartu pra kerja ini adalah masyarakat yang terdampak Covid-19, mereka di-PHK atau dirumahkan. Termasuk TKI dan juga ojek dan sopir, sesuai aturan yang berlaku,” tambah Jonli lagi.

Dijelaskan Jonli, pendaftar kartu pekerja tahap kedua ini akan dikirimkan hari ini ke Kemenakertrans. Selanjutnya pihaknya menunggu hasil verifikasi dari pemerintah pusat. Kemudian baru disampaikan kepada penerima kartu pra kerja yang akan menerima anggaran hingga empat bulan ke depan.

“Jadi kita tunggu hasil dari pemerintah pusat, berapa orang yang menerima kartu pra kerja. Dan Presiden nanti yang akan me-launching-nya, informasinya tanggal 11 April,” katanya.

Lebih jauh dikatakan Jonli, selain data dari kabupaten/kota penerima kartu pra kerja, pihaknya juga menerima data pekerja yang dirumahkan akibat dampak Covid-19, dari 89 badan usaha, sebanyak 3.647 orang.

“Jadi 89 badan usaha itu terdiri dari PT, CV, hotel-hotel dan lainnya itu sudah menyerahkan data pekerja yang dirumahkan. Yang terbanyak memang dari Pekanbaru pekerja yang dirumahkan,” kata Jonli.

Untuk diketahui, anggaran dari Pemerintah Pusat penerima kartu pra kerja dari Rp600 ribu per bulan menjadi Rp3 juta lebih per bulan selama 4 bulan ke depan. Di antaranya, berupa bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000 dan insentif penuntasan pelatihan Rp600.000 per bulan selama empat bulan. Dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150.000. Setelah empat bulan kembali seperti biasa.

Reporter: Nurmadi

Editor : Mohd Moralis