SELATPANJANG (HR)- Para kepala desa se-Kepulauan Meranti, diminta agar mendukung program pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosoial RI dalam upaya validasi data masyarakat miskin yang terdapat di berbagai desa dan kelurahan.

Kepala desa pihak terdepan untuk mengetahui kondisi masyarakatnya. Apakah masih berstatus miskin ata sudah menjadi kaya atau sejahtera. Sebab kondisi keluarga tidak ada yang selamanya miskin dari tahun ke tahun hingag berpuluh tahun.

Bisa saja dua tahun lalu keluarga itu sedang dalam kondisi miskin. Namun tahun berikutnya mereka mendapat pembagian harta warisan hingga ratusan juta bahkan miliaran, tentu keluarga  ini tidak lagi kategori miskin.

Atau sebaliknya dua tahun sebelumnya keluarga itu memiliki kecukupan bahkan berlebih dalam ekonomi, tapi karena sesuatu hal jadi jatuh miskin. Ini wajib dilindungi oleh pemerintah. Untuk itulah peran kepala desa atau lurah mampu memetakan seluruh warganya apakah masuk ketegori miskin atau bukan miskin.

"Data itu sangat kita perlukan untuk menentukan kebijakan pemerintah dalam memberikan berbagai proteksi terhadap masyarakat  miskin," ungkap Kemensos RI Hj Khofifah Indar Parawansa, di hadapan bupati Kepulauan Meranti serta para camat dan kades dalam sebuah kegiatan paparan raskin di Selatpanjang baru-baru ini.

Khofifah berharap, sesuai program Kemensos mulai April 2015 pihaknya bekerjasama dengan BPS mulai dari pusat hingga ke daerah akan melakukan validasi data masyarakat miskin.

Sebab data yang digunakan saat ini dalam berbagai program perlindungan masyarakat miskin tersebut adalah berdasarkan data BPS tahun 2011 lalu.

"Tentu saja data itu sudah tidak akurat lagi sebab paling tidak sebuah data harus diupdate minimal sekali dalam 2 tahun. Sehingga diharapkan dengan validasi data masyarakat miskin itu nantinya bisa mendapatkan data akurat sehingga dapat memproteksi warga miskin dengan tepat sasaran,” ujarnya. (jos)