PEKANBARU (riaumandiri.co)- Mencuatnya kritik melalui pemberitaan terkait lelang pengadaan kain sarung dengan nilai fantastis Rp1,07 miliar,  dimaklumi Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus. Menurut Dia permasalahan muncul karena tahun ini merupakan tahun politik yang semua masalah bisa menjadi opini.

"Saya maklum ini tahun politik, semua bisa menjadi opini, politik itu opini, incumbent kan biasa jadi sasaran tembak. Kalau kawan-kawan mau buat opini, carilah opini yang bagus," kata Firdaus, Jumat (8/4).

Lagi pula, pengadaan kain sarung itu juga sudah dilakukan bukan di tahun ini saja, bahkan bisa disebut sudah menjadi tradisi walikota sejak belasan tahun lalu sebelum dirinya menjabat walikota Pekanbaru.

"Sarung ini sudah tradisi terdahulu sebelum saya, itu cenderamata untuk masyarakat
Walikota:
 dan sudah dilakukan jauh sebelum saya memimpin Kota Pekanbaru. Kenapa  di tahun terakhir ini pengadaan kain sarung itu dipersoalkan?.Itu kan berlanjut sudah lebih belasan tahun," ungkapnya.

Dijelaskannya, kain sarung yang dimaksud adalah sebuah bentuk souvenir dari walikota terhadap masyarakat Kota Pekanbaru, bahkan untuk proses lelang juga dilakukan secara terbuka.

Wako juga mengatakan yang dijalankannya saat ini adalah meneruskan tradisi saja. Lagi pula pendagaannya juga dilelang yang siapa saja bisa mengikuti tanpa terkecuali asal memenuhi syarat yang ditentukan, lantas yang jadi pertanyaan, apakah salah walikota memberikan souvenir kepada masyarakatnya.

Saat ditanyakan, apakah etis anggaran sebesar itu hanya untuk pengadaan kain sarung yang akan dilakukan, sementara pemerintah melakukan rasionalisasi anggaran? Firdaus enggan berkomentar, dan menyebut itu cuma sedikit dibanding jumlah masyarakat yang ada.

"Itu bukan tradisi yang saya bangun, itu tradisi yang saya lanjutkan, jangan bicara etis tak etis, masa hanya 1 sarung saja tidak boleh untuk masyarakat, itu bukan untuk firdaus," tegasnya.

Sebelumnya diketahui untuk permasalahan tersebut sempat memantik amarah kalangan legislator sudah banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak apalagi terhadap kalangan legislator. Pasalnya mereka menilai proyek itu tak ada manfaat bagi masyarakat dan juga tak bersifat urgent, bahkan juga ada yang menyebut proyek itu bernuansa pilitik.

"Jika Pemko berpihak pada masyarakat, tentu lebih mementingkan kegiatan yang bermanfaat. Proyek ini jelas hamburkan uang rakyat. Kita rekomendasikan dibatalkan saja," kata Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Yose Saputra.(her).