Rentetan persoalan dan masalah, diduga menjadi penyebab sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, mengambil sikap, mengundurkan diri dari jabatan. Dua pejabat struktural di lingkungan Pemko Pekanbaru, seperti Kepala Dinas Bina Marga, Nasri dan Kepala Dinas BPKAD Musa, mengambil sikap mundur. Meski tak jelas apa alasan mereka, namun dapat dipastikan mereka merasa tidak nyaman menduduki posisi yang sebelumnya mereka impikan tersebut.

Bahkan sangat ironi, ketika dua pejabat telah berhasil hengkang mengundurkan diri, kini menyusul lagi 8 kepala Puskesmas di Kota Pekanbaru ikut-ikutan mundur. Kondisi ini jelas membuat sejumlah kalangan bertanya-tanya dan menduga-duga, tren macam apa ini?

Namun yang pasti dan yang perlu dipertanyakan, sejauh mana pimpinan dalam merekrut dan melakukan seleksi terhadap pejabatan ini sebelumnya. Karena tidak main-main jabatan itu diberikan ke seseorang begitu saja.

Pejabat yang mundur tentu tak mesti harus disalahkan, yang patut dipertanyakan itu, siapa yang mendudukkan mereka. Meski sebelumnya para pejabat ini menginginkan satu jabatan, namun ketika dijalani malah tidak bisa menjalankan amanah yang diberikan.

Banyak kalangan menilai, jika mundurnya mereka pengaruh tekanan pekerjaan, tuntuntutan dari atasan dan sebagainya, termasuk salah menempatkan seseorang menduduki jabatan. Namun yang jelas rasa tak nyaman diduga membuat para pejabat tersebut mencari alasan, agar dapat lepas dari jabatan yang diembannya itu.

Sikap ini jelas akan menambah rumitnya struktur pemerintah dan akan mempengaruhi pelayanan pada masyarakat. Jika ini tidak disikapi, maka dikawatirkan akan menjadi tren bagi kalangan pejabat untuk melepaskan tangung jawab mereka sebagai abdi negara.

Untuk itu, menghadapi fenomena ini, Walikota haruslah paham dan bertanggung jawab sebagai 'penguasa' pengguna Anggaran APBD menyikapi ini. Karena mestinya hal ini dipertanggungjawabkan dengan baik, sebab asumsi dan isu miring atas kejadian ini akan memperburuk citra pemimpin kota ini ke depan. ***