Peningkatan Kapasitas, 159 Datuk Penghulu di Rohil Ikuti Rakor

Peningkatan Kapasitas, 159 Datuk Penghulu di Rohil Ikuti Rakor

Riaumandiri.co - Guna lebih memahami kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa atau kepenghuluan, sebanyak 159 Datuk Penghulu dari seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir ikuti Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada Senin (22/12). 

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Hotel Jalan Sri Garam itu dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Fauzi Efrizal. 

Dengan mengusung tema "Peningkatan Kapasitas Penghulu yang Profesional untuk Menjadi Kepenghuluan yang Lebih Baik", kegiatan ini turut dihadiri Asisten III Nurmansyah, Staf Ahli Asuar, Kepala Dinas PMK, H. Basri, Kepala Bapenda, Ferry H. Farya, Kaban Tapem, Roby Kurniawan dan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM, Misnan. 


Sekda Rohil Fauzi Efrizal harap, melalui kegiatan ini para Datuk Penghulu semakin memahami regulasi, terutama dalam pengelolaan Dana Desa (DD). 

"Hal ini krusial agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan administratif yang berimplikasi hukum di kemudian hari," ujar Fauzi Efrizal. 

Selain daripada itu, Sekda juga berpesan kepada para penghulu agar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan menjaga lingkungan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah upaya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta program kelestarian lingkungan hidup. 

"Kami juga mengingatkan para penghulu untuk berhati-hati dalam berkomunikasi dan mengambil kebijakan agar tidak menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat," sebut Sekda. 

Kerjasama yang solid antar instansi diakui Sekda sangat diperlukan untuk mewujudkan kepenghuluan yang sejahtera. 

Terkait perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Sekda mengaku saat ini masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan teknis. Perubahan masa jabatan menjadi 8 tahun harus diikuti dengan penguatan integritas dan kinerja yang lebih maksimal.

"Mari kita jadikan pemerintahan kepenghuluan sebagai garda terdepan pembangunan dan pusat pelayanan yang transparan demi mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih baik," pungkas Sekda mengakhiri.



Berita Lainnya