TEMMBILAHAN (HR)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hilir, meminta kepada satuan kerja perangkat daerah terkait, membenahi dan memperbaiki kinerja di sektor pendapatan retribusi dan pajak daerah.

Hal itu disampaikan Jubir Banggar DPRD Inhil Edi Gunawan, dalam penyampaian laporannya saat Rapat Paripurna di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan. Dikatakan Edi, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya mengalami grafik peningkatan, namun masih ditemui beberapa persoalan yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan.

Dimana, dalam penetapan target terutama pos restribusi dan beberapa sektor lainnya belum terukur secara baik, karena ada sektor pos yang dalam target jauh di bawah perolehannya dan di sektor lain justru jauh melebihi target yang ada. Seharusnya, realisasi tahun sebelumnya bisa menjadi pedoman dalam penentuan target PAD yang ada.

"Sama halnya di sektor pajak daerah terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), belum tervalidasinya data secara baik terhadap wajib pajak mengakibaykan banyak kebocoran terhadap PAD," ujar Edi, Senin (4/1).
 
Dijelaskan, ini terbukti bahwa pendapatan retribusi dan pajak daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan piutang yang tidak tertagih, yang mencapai Rp46,98 miliar dan terus akan mengalami peningkatan apabila tidak dilakukan perbaikan.

Belum lagi terhadap kebocoran PAD, target yang tidak terpenuhi dan potensi PAD yang ada, yang semua harus segera dilakukan pembenahan dan perbaikan, diantaranya melakukan validasi data terhadap sumber pendapatan retribusi maupun wajib pajak khususnya, pendataan terhadap wajib pajak PBB, transparansi dalam perhitungan sumber dana yang diperoleh dan akuntabilitas bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.

Kemudian terukur sesuai target yang ingin dicapai, memiliki sumber daya manusia yang baik sesuai dengan keahliannya, pengawasan yang melekat terhadap juru pungut di lapangan maupun di satuan kerja dan kemauan untuk bekerja.

"Tingkatkan motivasi kerja dan berikan reward bagi yang berprestasi, serta punishment bagi yang tidak mampu dalam pelaksanaannya," imbuhnya. (inh/aag)