PEKANBARU (HR)-Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang membatasi jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang, membuat ajang ini terkesan kurang meriah. Kondisi ini diprediksi akan membuat partisipasi pemilih akan mengalami penurunan.

Menurut pengamat politik dan pemerintahan Riau, Ronny Basista, jika dibandingkan dengan Pilkada tahun-tahun sebelumnya, maka Pilkada serentak kali ini memang ada nuansa yang berbeda.

Dahulu, para calon pasangan kepala daerah bisa secara jor-joran dalam melakukan sosiliasi melalui Alat Peraga Kampanye (APK) seperti baliho, spanduk dan lainnya.

"Sementara untuk Pilkada sekarang, hal itu dibatasi. Jadi kesan meriahnya memang kurang terasa," ujarnya, Senin (30/11) di Gedung DPRD Riau.

Namun di sisi lain, tambahnya, kebijakan itu bisa mengurangi ongkos politik yang harus dikeluarkan para pasangan calon kepada daerah. Selain itu, seluruh calon diperlakukan sama dan punya kesempatan yang sama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih.

"Jadi yang dijual tak hanya wajah-wajah mereka, tapi mereka harus mampu menjual program untuk ditawarkan kepada masyarakat," ujar Ronny.

Diprediksi Menurun
Menurut dosen Fisip Universitas Terbuka Pekanbaru ini, kekurangmeriahan nuansa Pilkada serentak saat ini diprediksi bisa membuat jumlah partisipasi masyarakat pemilih akan menurun.

"Namun, partisipasi pemilih itu tidak hnya ditentukan hal ini saja. Ada faktor-faktor lain dalam hal ini. Kesadaran masyarakat adalah faktor utama yang memicu tingkat partisipasi," terangnya lagi.
 
Selain itu, tentunya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap para peserta Pilkada, apakah diyakini bisa membawa perubahan atau tidak tidak.

Sementara itu, pengamat lainnya, Mexasai Indra, juga membenarkan kurang meriahnya pelaksanaan Pilada serentak tahun ini. Ia menilai, kebijakan KPU membatasi APK tersebut juga memperkecil kesenjangan dalam sosialisasi para calon. Sehingga bagi calon yang memiliki anggaran tidak terlalu besar, masih bisa berbuat maksimal dalam hal sosialisasi.

"Apakah dengan situasi kurang meriah ini, dianggap berpengaruh terhadap partisipasi pemilih itu, belum tentu juga. Jadi, tidak bisa serta merta kurang meriah bukan berarti partisipasi pemilih lebih rendah dan ukuran kemeriahan tidak serta merta dilihat dari jumlah banyaknya baliho," ungkap Mexasai.

Disebutkannya, untuk meningkatkan partisipasi pemilih ini sudah menjadi tugas KPU selaku penyelenggara Pilkada serentak. "Sekarang, inilah tugas KPU meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada serentak ini," ujarnya.

Menurutnya, seharusnya partisipasi pemilih harusnya lebih tinggi dalam pilkada serentak ini dibandingkan Pilpres lalu. "Karena, secara psikologi harusnya lebih tinggi, apalagi ini untuk memilih pejabat kepala daerah untuk memajukan daerah dengan semangat Otda," terang Mexasai.

Kendati demikian, Mexasai menyebutkan, masyarakat pemilih di Indonesia terutama di daerah masih tergolong dalam pemilih irasional. "Dalam berbagai kajian masyarakat kita masih irasional, jadi agak susah menentukan, jadi tidak bisa berdasarkan penilaian ilmiah," pungkasnya.

Optimis Meningkat
Terpisah, Komisioner KPU Riau Bidang Teknis, Abdul Hamid, mengakui, dengan adanya pembatasan APK tersebut, ada kesan Pilkada serentak tahun ini kurang meriah dibandingkan ajang serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, pihaknya yakin partisipasi pemilih lebih meningkat jika dibandingkan Pilpres lalu.

"Kalau kita optimis meningkat dibandingkan dengan Pilpres. Karena, dalam Pilkada tahun ini, para calon melakkan sosialisasi langsung dan bertemu wajah dengan masyarakat. Jadi masyarakat bisa melihat langsung calon yang maju serta apa saja program-program yang mereka tawarkan. Dengan pertemua langsung, masyarakat langsung tahu siapa calon yang akan mereka pilih," ujarnya.(rud)