DPD Siap Bantu Riau

Pembangunan Buton Terganjal RTRW

Pembangunan Buton Terganjal RTRW

PEKANBARU (HR)-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membantu Pemprov Riau dan Pemkab Siak memperjuangkan ke pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton (KITB). Kawasan ini bakal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Riau. Namun penyelesaian pembangunan KITB terganjal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau yang tak kunjung disahkan.

"Dari kunjungan ini kita akan meyakinkan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kawasan ini. Selain itu soal RTRW Riau,
Pembangunan
kita juga akan berupaya segera mempercepat pengesahannya," ungkap Ketua DPD RI Irman Gusman saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Aspirasi Daerah dalam rangka konsolidasi anggota DPD RI dengan pemangku kepentingan daerah pemilihan untuk percepatan pembangunan infrastruktur KITB, Senin (16/11), di Hotel Aryaduta, Pekanbaru.
 di Sumatera ini baru satu dan Buton ini selanjutnya bakal menjadi pertumbuhan ekonomi Sumatera yang baru," ujar Irman.

Dijelaskan Irman, ia bersama Plt Gubri langsung meninjau kawasan Pelabuhan Tanjung Buton di Kabupaten Siak. Menurutnya, infrastruktur yang ada di KITB ini sudah memadai, terutama jalan dan pengembangan pelabuhannya.
Namun yang menjadi kendala dalam penyelesaian pembangunan KITB ini adalah status lahannya, yang masih belum diselesaikan. Dan kondisi tersebut akibat belum disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, Pemprov Riau juga berusaha untuk meyakinkan pusat agar mempercepat RTRW Riau. Tapa ada RTRW Riau yang sah, pembangunan di Riau tidak akan berjalan.
"Sudah ada pembahasan dan kita meminta agar mempercepat pengesahan. Progresnya sudah ada kemungkinan dalam bulan Desember sudah selesai. Jika sudah sah, apapun pembangunan kita baik dari segi ekonomi, infrastruktur dan yang lainnya bisa cepat kita kembangkan," ujar Plt Gubri.

Cita-cita Besar
Sedangkan Bupati Siak, Syamsuar, mengatakan, program tersebut merupakan cita-cita besar dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Siak. Ada dua fungsi kawasan ini, yaitu sebagai salah satu outlet regional laut Provinsi Riau dan sebagai kawasan industri.
"Diharapkan Pelabuhan Tanjung Buton dapat berfungsi untuk menampung over capacity (kelebihan kapasitas) Pelabuhan Dumai," jelasnya.

Pada rakor DPD RI bersama Pemprov Riau dan Pemkab Siak, juga hadir empat anggota DPD RI asal Riau, Abdul Gafar Usman, Maimanah Umar, Rosti Uli Purba dan Intsiawati Ayus. Selain itu dari Kementerian Perekonomian dan Perhubungan juga turut hadir untuk menjelaskan rencana percepatan Tanjung Buton.***