PEKANBARU (HR)-Program satu juta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, hingga saat ini belum mencapai 70 persen. Hal ini dikarenakan izin dan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini, sulit dicari dan kurangnya dukungan dari stake holder.

Sekjen Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Pusat, Rudi Prayitno, yang juga tim reformasi monitoring BPJS Dewan Nasional, mengatakan, persentase sejuta rumah kurang direspon dan tidak maksimal.

Menurutnya, ada beberapa kendala, yakni, kesiapan lahan, birokrasi yang tidak keberpihakan oleh stake holder. Stakeholder yang dimaksudkan adalah, REI, Apindo, Apersi dan yang lainnya.

"Program satu juta rumah dari Presiden ini memang belum maksimal, sehingga pembangunannya menjadi terlambat akibat kurangnya dukungan dari stakeholder. Untuk itu, kita telah mempersiapkan konsep baru agar program ini bisa berjalan," ujar Rudi, usai memimpin rakor, bersama SPSI Riau, BPJS Pekanbaru, BTN, dan stake holder, Senin (2/11), di aula Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru.

Konsep yang telah disiapkan oleh pihaknya adalah, dengan mempersiapkan usernya, dengan kerja sama antara BPJS dan SPSI,


Program
baru dicarikan developernya. Biasanya yang dijalankan developernya dulu baru usernya.
"Jadi sekarang kita balikkan, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang bepenghasilan rendah. Baik itu TNI, Polri, PNS, dan buruh. Dengan uang muka hanya satu persen sudah bisa mendapatkan rumah sederhana," paparnya.

Dijelaskan Rudi, untuk Riau saja belum ada satupun masyarakat yang mengajukan program satu juta rumah dari Presiden Jokowi ini. Untuk itu ia sengaja datang ke Pekanbaru untuk mensosialisasikan program ini kepada SPSI yang mempunyai anggota yang hampir mencapai 200 ribu orang.

"Tidak sulit mendapatkan rumah sederhana ini, sekarang sudah dilakukan MoU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BTN. Masyarakat tinggal mendaftarkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Tentunya sudah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan satu tahun. Kalau sudah tinggal bangun rumahnya, dan lokasinya sesuai dengan berapa banyak anggota yang mendaftar dengan sistem kolektif," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua bidang Kesejahteraan SPSI Pekanbaru, Tanta Winata, mengatakan, sangat bersukur sekali dengan kehadiran dari Sekjen SPSI dan telah memberikan kesempatan bagi seluruh karyawan yang ada di Riau untuk mengajukan rumah sederhana dari pemerintah.

"Dengan DP yang hanya satu persen dan bunga lima persen setahun ini masyarakat sudah memiliki rumah. Untuk itu, kita sebagai pengurus di SPSI akan memberikan kesempatan kepada anggota kita yang berjumlah 130 ribu ini. Paling tidak 25 ribu bisa kita salurkan kepada anggota," ujar Tanta, yang juga diyakinkan oleh Ketua SPSI Nursal Tanjung.

Dijelaskan Tantan, selama ini pekerja di Riau tidak mengetahui pasti tentang adanya program satu juta rumah yang juga diperuntukkan bagi Provinsi Riau. Dengan batas waktu hingga 20 Desember 2015 ini, pihaknya akan bekerja keras untuk melengkapkan persyaratan bagi anggotanya.

"Pak Sekjen langsung merealisasikannya kepada kita, dan tidak akan kita sia-siakan dengan program ini. Sejauh ini anggota kita sudah banyak yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPD REI Riau, HM Tulus, yang turut hadir pada pertemuan dengan Sekjen SPSI tersebut mengatakan. Dirinya sedikit pesimis dengan waktu yang singkat selama lebih kurang dua bulan ini.

Selain itu, lahan untuk membangun rumah tersebut juga sulit untuk ditemukan. Ditambah lagi untuk pengurusan KPR-nya."Sulit memang tercapai, tapi kalau tidak tahun ini kan tahun depan bisa juga. Kita REI siap membantu," singkatnya.(nur)