PELALAWAN (HR)-Sekdakab Pelalawan Tengku Mukhlis mengatakan dalam upaya menekan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Pelalawan menargetkan tahun 2016 mendatang angka kemiskinan bisa ditekan hingga 10 persen dari jumlah penduduk.

Hal itu dikatakan Sekda saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pelalawan, Rabu (19/8) di Kantor Bappeda. Hadir pada kesempatan itu Kepala Bappeda Pelalawan M Syahrul Syarif, Kadis Sosial, MD Rizal yang diikuti utusan kecamatan dan instansi terkait.
 
Rakor tersebut menghadirkan narasumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Jakarta, Kepala BPS Pelalawan dan Ketua TKPK Provinsi Riau.

Dikatakan T Mukhlis, dari data yang dilaporkan, jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan tahun 2012 tercatat 356.945 jiwa, dan ditahun 2013 mengalami lonjakan drastis, diangka 367.724 jiwa.

"Sampai saat ini kantong kemiskinan masih terletak di wilayah pesisir, seperti halnya Kuala Kampar dan Teluk Meranti, susahnya akses ke daerah itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lambat, sementara kebutuhan hidup tiap tahun meningkat," terangnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Pelalawan M Syahrul Syarif, mengatakan tahun 2014 lalu angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 11,5 persen tahun sebelumnya 12 persen dari jumlah penduduk.

Melalui raakor ini diharapkan angka kemiskinan bisa terus ditekan, dan sesuai RPJMD ditargetkan angka kemiskinan di tahun 2016 mendatang bisa diangka 10 persen dari jumlah penduduk.

Ia mengakui, paada tahun 2012 lalu angka kemiskinan meningkat, di tahun 2011 angka kemiskinan 11 persen dari jumlah penduduk, dan tahun 2012 menjadi 12 persen dari jumlah penduduk. Namun di masa itu angka kemiskinan secara nasional memang mengalami peningkatan, hal itu kemungkinan akibat pengaruh ekonomi makro yang disebabkan oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan peningkatan inflasi.

Disinggung soal wilayah kantong kemiskinan, Syahrul mengakui akses jalur darat belum terbuka di wilayah Pesisir, sehingga masyarakat membutuhkan biaya besar untuk mengeluarkan hasil produksi, baik produksi pertanian dan nelayan.

"Belum ada akses darat ke Kuala Kampar, sehingga hasil pertanian susah keluar, cost mengeluarkan hasil panen seperti sawit mahal, sebaliknya biaya untuk mendatangkan pupuk juga mahal karena kena di ongkos. Untuk itu kami berupaya membuka jalan jalur Bono, meski bukan dari alokasi APBD Pelalawan namun kita berupaya menghadirkan pembangunan jalan itu," terang Syahrul.(lam)