RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai pembatasan pembelian solar bersubsidi berpotensi menyebabkan peningkatan biaya logistik yang berakibat langsung pada inflasi yang signifikan di daerah.

Oleh karena itu, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu meminta Pemerintah dan PT Pertamina mempertimbangkan kembali pemberlakuan kebijakan pembatasan solar subsidi tersebut. Terutama pada daerah yang merupakan sentra industri perkebunan sawit dan CPO.

"Kami memaklumi kebijakan pembatasan solar subsidi seiring kenaikan harga BBM dan pemangkasan anggaran subsidi energi. Anggaran subsidi energi pada 2023 tercatat lebih sedikit Rp212 triliun dari alokasi 2022, atau turun 38,4 persen," kata Sultan melalui keterangannya, Senin (6/2/2023).

Sultan memgatakan kuota solar bersubsidi atau biodiesel seharusnya ditingkatkan pasca bertambahnya porsi DMO CPO untuk Program B30. Karena pengguna biosolar mayoritas adalah kendaraan transportasi umum dan kendaraan logistik.

"Kami sarankan kuota subsidi BBM untuk jenis biosolar sebaiknya diberikan porsi yang lebih besar daripada jenis BBM lainnya. Kuota subsidi BBM harus diprioritaskan pada jenis kendaraan umum dan kendaraan angkutan logistik. Karena kendaraan pengguna biosolar memiliki peran strategis dalam menentukan harga jual barang di daerah dengan kondisi geografis yang rumit," katanya. (*)