RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono meminta pihak Pertamina diminta bertanggung jawab atas dugaan bocornya data pengguna aplikasi ‘MyPertamina’.

Padahal, aplikasi itu direncanakan untuk pengaturan pembelian BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite tanggal 1 Juli lalu. Namun hingga kini belum direalisasikan.

Belakangan dikabarkan, bahwa salah satu peretas ‘Bjorka’ diduga telah membocorkan data pengguna MyPertamina. Peretas itu mengaku telah membocorkan sebanyak 44,237 juta data dari aplikasi MyPertamina.

“Ini bisa menjadi preseden buruk terhadap perlindungan data masyarakat jika data MyPertamina sampai bocor. Pertamina harus bertanggung jawab,” tegas Rudi, Jumat (11/11/2022).

Dia mendesak Direksi Pertamina Patra Niaga harus menyelidiki permasalahan itu, dan bertanggung jawab kepada masyarakat atas data yang bocor.

Politisi Partai NasDem itu mengakui, tujuan dari penggunaan aplikasi MyPertamina ini cukup baik dalam mengontrol penyaluran BBM bersubsidi.

Kendati kebijakan itu harus meliihat kondisi di lapangan bahwa  tidak semua masyarakat Indonesia melek teknologi dan memiliki telepon pintar untuk mendaftar di MyPertamina. Termasuk belum semua daerah terjangkau jaringan internet yang baik dan stabil.

“Kalau bicara tujuan aplikasi ini, ya memang baik, supaya penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Jadi benar-benar masyarakat yang berhak bisa beli BBM bersubsidi. Tapi juga harus dipikirkan masyarakat yang belum mempunyai gawai. Belum lagi barusan kita dengar kabar data penggunanya bocor, ini bisa jadi Pertamina sendiri belum siap buat memastikan datanya aman. Infrastruktur digital Pertamina harus siap dulu, datanya dipastikan tidak ada yang bocor, baru mungkin setelah ini aplikasinya bisa digunakan,” usul legislator dapil Sumatera Utara III itu.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengaku perseroan tengah melakukan investigasi untuk mengusut kabar kebocoran data tersebut. 

“Pertamina dan Telkom sedang melakukan investigasi bersama untuk memastikan keamanan data dan informasi terkait MyPertamina,” ujar Irto.

Bjorka mengklaim telah melakukan peretasan data itu pada November 2022 dengan format CSV.  Data yang diduga dibobol Bjorka meliputi nama, alamat email, nomor induk kependudukan (NIK), nomor pokok wajib pajak (NPWP), nomor telepon, alamat, DOB, gender, pendapatan (per hari, bulan, dan tahun), dan data lainnya. (*)