RIAUMANDIRI.CO - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai APBN semakin tidak berdaya menanggung tugas membiayai negara.

Penyebabnya menurut LaNyalla adalah diubahnya Pasal 33 UUD 1945 ketika dilakukan amendemen atau perubahan konstitusi pada 1999 hingga 2002.

"Dalam UUD 1945 naskah asli, negara sangat berdaulat atas bumi air dan cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Tetapi sejak perubahan konstitusi, negara dilucuti. Perekonomian dibiarkan tersusun oleh mekanisme pasar,” kata LaNyalla saat memberi kuliah umum bertema Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, di Universitas Muhammadiyah Parepare, Sabtu (24/9/2022).

Akibatnya, teks di dalam naskah pembukaan konstitusi, Pemerintah  Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya, semakin berat dilakukan negara. 

Akibatnya kewajiban itu dianggap sebagai subsidi. Sehingga sewaktu-waktu dapat dicabut. Hal tersebut adalah penyesatan. Karena itu tanggung jawab negara yang harus dicapai. Bukan subsidi yang bersifat pilihan. 

"Dan ini akan terus terjadi. Bukan hanya menyangkut subsidi BBM. Tetapi akan merambah ke subsidi listrik. Karena banyaknya izin yang diberikan kepada swasta untuk membangun pembangkit listrik atau Independent Power Producer atau IPP, yang harus dan wajib dibeli oleh PLN, maka PLN mengalami over suplai listrik," katanya. 

Inil juga yang membuat kompor gas LPG 3 kilogram akan diganti dengan program kompor listrik. Agar rakyat lebih banyak mengkonsumsi listrik yang over suplai dari pembangkit listrik milik swasta, baik nasional ataupun asing.

"Rakyat dipaksa untuk menolong PLN yang tekor neraca akibat dipaksa membeli listrik dari pembangkit-pembangkit milik Oligarki," katanya.

Senator asal Jawa Timur ini ragu negara dapat memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap tumpah darah warga, jika hidup warganya semakin susah. Bahkan, sering terdengar orang bunuh diri karena terjerat pinjaman online dan rentenir. (*)