RIAUMANDIRI.CO - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mengkaji rencana penggunaan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam pengelolaan sampah. 

Pj Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan, berbagai aspek untuk rencana itu sedang dipertimbangkan sebab dia berkeinginan pengelolaan sampah di Pekanbaru bisa lebih baik untuk ke depannya.

"Rencana kita untuk gunakan sistem BLUD untuk pengelolaan sampah ini masih dalam kajian, belum final," kata Muflihun, Rabu (21/9). 

Menurutnya, rencana yang dibuat itu seiring dengan persoalan sampah di Kota Pekanbaru yang tak kunjung selesai. Sehingga jika memungkinkan sistem BLUD akan diterapkan di tahun depan.

Dengan mengubah sistem pengelolaan sampah dari lelang pihak ketiga menjadi BLUD dilakukan, dirinya juga menilai agar pemborosan anggaran sampah tidak terus menerus terjadi. 

Maka pemerintah Kota juga akan menghapuskan lelang pengangkutan sampah dengan pihak ketiga untuk tahun depan. 

Selama ini jasa pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru dikelola dua pihak ketiga, yakni oleh PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Samhana Indah. 

Tak tanggung-tanggung, angka puluhan miliar rupiah dihambur-hamburkan tanpa adanya perubahan yang signifikan soal jasa pengangkutan sampah di Pekanbaru.

Muflihun menjelaskan, untuk hari ini pola kebersihan di Pekanbaru memakan anggaran hingga Rp40 miliar lebih dalam setahun.

Sementara capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi paling hanya berkisar Rp4 - Rp5 miliar, artinya pemerintah rugi.

"Jadi kita mengkaji saat ini bagaimana ini diserahkan kepada pihak ketiga, mereka memungut melalui BLUD dan mereka yang menyiapkan sarana dan prasarana, artinya kita bebas APBD. Tapi ya ini saya katakan sekali lagi masih dalam kajian ya," jelasnya. 

Sehingga nantinya anggaran puluhan miliar ini bisa dialihkan untuk pembangunan sekolah SMP, atau fasilitas pendidikan lain, kesehatan dan juga UMKM Masyarakat.

"Mudah-mudahan kalau sesuai dengan konsep awal itu desember kita tuntaskan. Kita coba tahun depan tak pakai (pihak ketiga), atau minimal di APBD-Perubahan tahun depan," ulasnya. 

Muflihun juga tidak menampik, kinerja operator angkutan sampah dari pihak ketiga saat ini tidak maksimal. Saat ini dirinya banyak mendapatkan kritik dan laporan soal sampah dari masyarakat. Sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) liar masih ada di sejumlah ruas jalan. 

"Memang hari ini pihak ketiga tidak maksimal bekerja, makanya hari-hari kita terus dapat kritikan dan laporan dari masyarakat. Dan ketika kita kroscek ke lapangan itu perusahaan yang tidak jalan mobilnya. Ini akan segera kita panggil kembali. Walau memang bukan hanya sekali dua kali kita panggil mereka ini," pungkasnya.(her).

Sumber : Haluanriau.co

Editor : Nurul Atia