Epidemiolog UGM Sebut PCR Tak Efektif untuk Syarat Perjalanan, tapi Negara Mewajibkannya

Rabu, 27 Oktober 2021 - 14:58 WIB
Ilustrasi Bandara tes PCR (pixabay/Joshuaworonieckie)

RIAUMANDIRI.CO - Penggunaan metode polymerase chain reaction (PCR) bagi penumpang pesawat terbang sebagai bentuk antisipasi penularan Covid-19 di Indonesia menuai kritik keadilan.

Melansir dari Kompas.com, Epidemiolog UGM, Bayu Satria Wiratama mengatakan sejak awal tidak setuju jika antigen atau PCR syarat perjalanan dengan moda transportasi apapun.

"Kalau alasannya ini, sepengetahuan saya ini rilis dari satgas dan PCR dianggap lebih efektif dalam mendeteksi apalagi saat ini kapasitas kan sudah diperbolehkan 100 persen. Jadi, mereka ingin skrining lebih ketat," ujarnya, Selasa (26/10/2021).

Menurutnya, bila tidak ada indikasi ataupun kontak erat, penggunaan antigen/PCR dinilai tidak efektif.

"Jadi, bagi saya itu langkah sia-sia dan selama ini satgas tidak pernah juga melakukan evaluasi atau studi untuk membuktikan bahwa penggunaan antigen/PCR itu efektif mencegah penularan lintas daerah," tuturnya.

Ia juga menuding kebijakan semacam ini tidak ditemui di negara lain. Baginya yang penting adalah vaksin dan memakai masker.

"Karenanya yang lebih penting adalah vaksin dan memakai masker serta sirkulasi udara yang baik," ungkapnya.

Sebagai solusi, ia meminta pertimbangan mengenai aturan tersebut. Jika perlu lakukan pencabutan atas aturan menggunakan PCR/antigen serta melakukan evaluasi.

"Jadi, tidak perlu dengan PCR. Belum lagi nanti ada permainan surat antigen atau PCR palsu yang hanya akan menguntungkan finansial para pembuat suratnya. Sekali lagi paling penting di perjalanan domestik itu masker, vaksin dan sirkulasi udara yang baik serta bisa jaga jarak," terangnya.

Ia juga berharap aturan kapasitas penumpang 50-75 dan menyediakan ruangan khusus untuk makan yang terpisah dari tempat duduk (khusus moda kereta api sudah cukup membantu.

"Dengan cara seperti itu sudah cukup membantu. Sebab penelitian di Indonesia sampai saat ini masih kurang membahas mengenai sebenarnya seberapa besar risiko tertular di transportasi publik. Karena kembali lagi pemegang datanya tidak mau melakukan evaluasi soal itu," tutupnya.

Editor: M Ihsan Yurin

Tags

Terkini

Terpopuler