RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Tokoh Papua sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin), Hendrik Yance Udam meminta Mendagri Tito Karnavian memastikan pemekaran provinsi baru di Papua tidak hanya menguntungkan kalangan elite. Tak hanya itu, Hendrik juga tidak ingin praktik korupsi makin marak setelah ada provinsi baru.
"Kami mendukung, tapi jangan pemekaran itu membuat orang kaya-orang kaya baru tumbuh lagi di Papua dan membuat korupsi tumbuh subur di Papua," kata Hendrik dikutip CNN Indonesia, Selasa (29/10/2019).
Dia mengatakan selama ini pemekaran di Papua juga kerap menimbulkan konflik antarkelompok. Ia tak mau pemekaran di era Presiden Jokowi hanya memantik pertikaian putra-putri Papua.
Hendrik lalu menyarankan pemerintah pusat untuk lebih banyak mendengar aspirasi dari masyarakat Papua sebelum pemekaran dilakukan. Dia juga ingin pemerintah pusat memastikan daerah baru hasil pemekaran benar-benar siap untuk menjadi daerah yang mandiri.
"Pemekaran itu harus dievaluasi oleh pemerintah pusat. Jangan kita memberikan sepeda kepada orang Papua, tapi orang Papua itu belum tahu naik sepeda itu," tuturnya.
Selain soal pemekaran, Hendrik menilai seharusnya pemerintah juga memperhatikan terkait dana otonomi khusus (otsus). Pasalnya pencairan dana otsus akan berakhir pada 2021 sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Hingga 2019, Pemerintah telah mengucurkan sekitar Rp83,36 triliun dana otsus untuk Papua serta Papua Barat. Namun, menurut Hendrik, hingga kini dana otsus belum cukup transparan dan terasa bagi masyarakat Papua.
"Kami minta dana otsus yang turun ke Papua tahun 2001 sampai 2019 ini harus dievaluasi terlebih dahulu. Sehingga dana itu rakyat Indonesia dan rakyat Papua tahu dana itu dikemanakan dan dibuat untuk apa," tambahnya
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bakal ada dua provinsi baru di Papua. Salah satunya akan dinamakan Provinsi Papua Selatan.
Wilayah administratif itu nantinya bakal mencakuo wilayah Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke, dan Kota Merauke.
"Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua provinsi. Ini yang lagi kita jajaki, yang jelas Papua Selatan sudah okelah," kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/10).
Sementara satu provinsi lagi masih dibahas antara tokoh wilayah adat La Pago dan Meepago. Tokoh-tokoh La Pago mengusulkan nama Provinsi Pegunungan Tengah, berpusat di Wamena, Jayawijaya. Sementara tokoh Meepago menginginkan provinsi baru dengan nama Papua Tengah dengan Kota Timika sebagai pusatnya.