PEKANBARU (riaumandiri.co)-Perbincangan terkait sosok yang akan menjabat Wakil Gubernur Riau terus memanas. Namun Fraksi Partai Golkar DPRD Riau menyebutkan, Gubri Arsyadjuliandi Rachman sudah mengantongi sejumlah nama, yang akan dipilih untuk mendampinginya dalam menjalankan roda pemerintah di Bumi Lancang Kuning.
Nama-nama tersebut akan diusulkan ke DPP Partai Golkar.
Hal itu diungkapkan anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Riau, H Erizal Muluk, yang juga Ketua DPD Golkar Pekanbaru, Rabu (8/6) di ruang kerjanya. Menurutnya, nama-nama itu sesuai hasil konsultasi FPG DPRD Riau dengan Gubernur Riau beberapa hari lalu.
Menurutnya, nama-nama yang dimaksud berasal dari berbagai kalangan, mulai dari birokrat, kader senior hingga tokoh masyarakat.
Andi Artinya, soal sosok yanga bakal mendampingi Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman hingga akhir masa jabatan cukup banyak.
"Saking banyaknya sosok yang layak sebagai wakil gubernur, saya yakin gubernur akan bingung menetapkan dan mementukan pilihan. Karenanya kita serahkan saja semuanya kepada gubernur siapa yang pas, Terserah apakah mau dari birokrat, kader PG atau tokoh masyarakat," jelasnya.
Sebab itu, Erizal Muluk pesimis dengan isu yang menyebutkan calon pendamping Andi Rachman berasal dari luar Riau. Karenanya, pihaknya mengimbau masyarakat jangan cepat mengambil kesimpulan dengan masuknya salah satu nama yang berasal dari luar. Sebab, gubernur pasti lebih mengedepankan sosok yang ada di Riau.
Begitu juga dengan indikasi adanya tekanan dari DPP PG yang memaksakan nama tertentu, Erizal menilai kecil kemungkinan adanya intervensi DPP PG. Bahkan DPP secara tegas pasca Munaslub beberapa waktu lalu, menyerahkan sepenuhnya persoalan daerah kepada DPC dan DPD PG. Termasuk dalam penetapan kepala daerah.
"Saya sendiri selaku kader PG heran bila tiba tiba ada masuk nama dari luar Riau, sedangkan gubernur sendiri belum tahu adanya polemik seperti ini. Karenanya kita dari FPG meyakinkan gubernur sangat bijak dalam menentukan seorang pendampingnya dan tentunya berdasarkan masukan dari berbagai kalangan," jelasnya.
Menurut, dalam penentuan calon wakil gubernur tersebut, DPP sifatnya hanya memberi rekomendasi satu dari tiga nama yang diusulkan gubernur untuk ditetapkan, dan tidak memaksakan untuk memaksakan satu nama dalam usulannya.
"Kita harapkan ketua umum saat ini masih tetap memegang komitmenya, yakni mengembalikan pembahasan ini (wakil gubernur, red) kepada yamg bersangkutan, yakni DPD I Golkar Riau. Saya fikir Pak setya Novanto akan mempercayai proses semuanya sesuai tingkatan," terangnya lagi.
Belum Ada
Sementara itu, Gubri Arsyadjuliandi Rachman memastikan, dirinya belum memastikan siapa yang akan dipilihnya sebagai pendamping dalam menjalankan roda pemerintahan. Termasuk terkait sosok Ansar Ahmad, yang belakangan marak disorot media. Hal itu seiring dengan pengakuannya yang mengatakan dirinya mendapat amanah dari DPP Partai Golkar, untuk mengisi posisi tersebut.
Menurut Andi Rachman, demikian Gubri biasa disapa, dirinya sebagai Ketua DPD I Golkar Riau, belum mengadakan rapat untuk penunjukan calon Wagubri. Baik dengan jajaran pengurus Golkar di provinsi mau pun kabupaten/kota. Selain itu, pihaknya juga masih menampung masukan dari tokoh masyarakat, pemuda dan organisasi lainnya termasuk paguyuban, dalam menetapkan calon Wagubri tersebut.
"Ini berarti potensi untuk mengisi posisi wakil Gubernur banyak di Riau ini. Tinggal kita menentukan siapa yang akan dipilih, tentu pertimbangan-pertimbangannya ada untuk dibahas di Partai Golkar," ujar Andi, Rabu kemarin.
Putra Asli
Sementara itu, terkait dengan munculnya nama Ansar Ahmad, ternyata mendapat respon dari sejumlah tokoh masyarakat Riau. Mereka meminta Gubri bersikap bijak dan lebih memilih putra asli Riau untuk menduduki jabatan tersebut.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan Gubri dengan sejumlah tokoh masyarakat Riau, Rabu (8/6) malam kemarin. Di antaranya tampak Azaly Djohan, Ahmad Bebas, Wan Thamrin Hasyim, Syafei Yusuf, Suwardi MS dan Fachrudin Bakar.
Dalam pertemuan tersebut, para tokoh masyarakat tersebut Gubri Andi Rachman bersikap bijak dalam menentukan calon Wagubri. Pasalnya, masih banyak putra Riau yang dinilai mampu dan berkompeten untuk mendampingi Andi Rachman dalam memimpin Riau.
"Riau cukup banyak calon yang bisa diandalkan, kenapa harus mengambil dari luar daerah kita. Kita minta agar Gubernur kita berasal dari anak negeri," ujar Suwardi.
Ia mengakui, calon Wagub memang ditentukan oleh Golkar, namun harus sesuai prosedur yang berlaku. Kader Golkar asal Riau banyak yang mampu menjadi Wagubri. Gubernur sebagai ketua DPD I Golkar Riau seyogyanya bisa mengajukan kader Golkar Riau, bukan dari kader Golkar daerah lain.
"Marilah kita anak negeri Melayu kita dimajukan," tegasnya lagi.
Hal senada juga dilontarkan Wan Thamrin Hasyim. Menurutnya, perlu ada upaya untuk menyamakan persepsi untuk calon Wagubri. Belakangan ini berita yang muncul masih simpang siur, dan harus diluruskan.
"Kita di Riau ini punya segala-galanya, tidak perlu impor dari luar. Kita mendukung penuh anak-anak kita sajalah jadi Wagubri," ujarnya.
Susun Tatib Khusus
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengungkapkan, Kemendagri telah meminta DPRD Riau segera menyusun tata tertib khusus pemilihan Wakil Gubernur Riau. Pasalnya, tata tertib (tatib) yang ada di DPRD Riau saat ini, sama sekali belum mengatur pemilihan wagubri.
Penyusunan Tatib khusus tersebut bertujuan supaya proses pemilihan Wagubri bisa berjalan lebih cepat, dibanding bila harus merevisi tatib yang ada sekarang.
Buntutnya, penetapan Wagubri diperkirakan akan terlambat dari ketentuan 30 hari setelah Gubernur Riau dilantik pada 24 Mei lalu.
"Tatib khusus ini dibuat supaya tidak berlama-lama. Jadi, kita tidak perlu merevisi tatib yang ada. Dan paling lambat selesai minggu ini paling lambat minggu depan," ungkap Noviwaldy kepada wartawan kemarin.
Dijelaskannya, Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, memang ada klausul yang menyebutkan, wakil gubernur ditentukan paling lambat 30 hari setelah gubernur dilantik.
"Paling lambat 15 hari setelah dilantik. Gubernur Riau harus mengajukan usulan dua nama calon. Dan sampai sekarang, belum ada pengajuan nama-nama. Masalah belum bisa diproses Dewan, itu masalah lain. Kita akan surati gubernur," terang Noviwaldy. (nur, dar, rud)