PPKM Diperpanjang, Pemerintah Diminta Siapkan Jaring Pengaman Sosial

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Diminta Siapkan Jaring Pengaman Sosial

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU – PPKM berskala mikro di Kota Pekanbaru diperpanjang hingga 25 Juli. Untuk itu, pemerintah diminta agar menjamin kehidupan masyarakat yang terdampak.

"Pemerintah harus pastikan kesiapan jaring pengaman sosial atau social safety nate bagi masyarakat terdampak," ujar anggota DPRD Provinsi Riau asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Pekanbaru, Ade Hartati Rahmat, Selasa (20/7/2021).

Dikatakan Ade, masyarakat bawah merupakan salah komponen yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. Ditambah lagi saat pelaksanaan PPKM, mereka tidak bisa bekerja dan berusaha untuk kelangsungan hidupnya.


"Terutama masyarakat kecil, seperti buruh harian, pedagang kaki lima, karyawan yang diliburkan, dan lain sebagainya," sebut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Menurut Ade, Pemko harus arif dalam setiap pengambilan keputusan, terutama dalam penanganan dan pengendalian Covid-19. Semua komponen masyarakat harus ketat menerapkan protokol kesehatan.

"Cukup disiplin prokes yang dilakukan. Masyarakat kecil diberi kesempatan usaha dan pengusaha besar diminta berempati, bahu membahu dalam bencana pendemi," sebut anggota Komisi V DPRD Riau itu.

"Jangan hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Ketidak pastian kondisi pendemi yang naik turun, akan semakin membuat ekonomi semakin sulit," sambung Ade memungkasi.

Terpisah, Gubernur Riau mengatakan, selama pelaksanaan PPKM mikro di Riau, pihaknya juga telah menyiapkan bantuan beras bagi warga yang kurang mampu, terutama yang terdampak Covid-19. Sesuai arahan presiden pemerintah akan membantu berupa bantuan sosial tunai, di mana data akan disesuaikan dengan data pemerintah penerima bantuan.

“Dari arahan Presiden akan diberikan sosial segera disiapkan, baik berupa beras dan bantuan secara tunai, dan bantuan keuangan kepada pelaku usaha ekonomi agar dapat membantu masyarakat kita. Untuk bantuan beras kami juga sudah berkoordinasi dengan bulog. Untuk beras, setiap kabupaten/kota mendapatkan 100 ton beras, dan Provinsi Riau mendapatkan 200 ton,” ungkap Gubri.


Tags PSBB