PEKANBARU (HR)- Keberadaan koperasi selama puluhan tahun dirasakan cukup membantu perekonomian masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, namun sayang dari 924 koperasi yang terdaftar selama ini, hanya 369 koperasi yang aktif.

Artinya lebih dari separuh koperasi yang ada tak beroperasi lagi alias lumpuh.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Roem Diani Dewi mengatakan, perlu dilakukannya pembinaan dan pendataan koperasi yang ada. Pasalnya dari data yang ia miliki, salah satu penyebab tidak aktifnya koperasi adalah ketidaktahuan anggota atau pengurus koperasi dalam  penyusunan laporan dalam Rapat anggota tahunan (RAT) sesuai dengan standar akuntasi.

Padahal penyusunan laporan ini wajib dilakukan setiap tahun dan merupakan syarat wajib berjalannya sebuah koperasi. "Selama ini keberadaan koperasi ini sangat dapat membantu perekonomian masyarakat baik dalam penyusunan usaha atau pengembangan usaha. Namun selama ini masih banyak koperasi yang belum memahami standar penyusunan laporan dalam RAT sehingga banyak yang tidak aktif.

Hal itu tentunya sangat disayangkan sekali," katanya, Selasa (28/7).

Politisi PKS ini juga meminta agar koperasi yang ada saat ini lebih fokus pada pelaku usaha. Seperti melakukan pembinaan bagaimana cara mengemas produk agar lebih menarik, bagaimana cara memasarkan produk agar dapat lebih menarik pelanggan dan tentunya bagaimana untuk terus meningkatkan kualitas produk.

"Saat ini ada program dari Dinas Koperasi Pekanbaru yakni klinik koperasi, dimana klinik tersebut nantinya banyak memberikan bimbingan kepada para pelaku usaha, mulai dari pembinaan pelaku usaha melalui pelatihan hingga pendampingan hukum jika pelaku usaha mengalami masalah terkait produk usahanya. Kami sangat mendukung program ini, tapi memang harus benar-benar dijalankan," ujarnya.

Program yang sudah bagus tersebut, Lanjut Roem juga harus disosialisasikan kepada para pelaku usaha melalui pihak kelurahan atau kecataman. Jangan sampai program bagus yang sudah dirancang tidak diketahui masyarakat sehingga nantinya tidak berjalan secara efektif.
"Kalau sudah ada program bagus seperti itu maka tinggal bagaimana cara untuk mensosialisasikan agar masyarakat tahu dan bisa mengikuti. Intinya dinas terkait juga harus jemput bola," tutupnya. (hrc/war)