RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengaku heran kenapa keputusan lockdown dibahas di Kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Seharusnya, kata dia, keputusan krusial itu dibahas di Istana Kepresidenan.

“Ingat, nyawa berjatuhan setiap harinya. Angka itu terus bertambah di saat keputusan besar tidak segera dikeluarkan. Kita sudah terlambat, tapi bukan berarti pertandingan ini sudah skakmat, belum," katanya di Jakarta, Senin (30/3/2020).

Hinca menjelaskan, lockdown atau karantina wilayah sudah diatur dalam Undang-Undang. Maka tak perlu alergi dengan konsekuensi regulasi tersebut, meski berbagai dampak akan dirasakan masyarakat, khususnya kelas bawah.

Dia menyebutkan bahwa Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) sudah gencar meminta pemerintah pusat melakukan lockdown. Selain itu, banyak lembaga lain yang juga menyuarakan hal yang sama. Banyak skema yang ditawarkan.

Skema yang ditawarkan itu untuk meminimalisir penyebaran dan memudahkan para tenaga kesehatan dan pemerintah daerah untuk mereduksi angka pasien positif dan korban yang meninggal karena Covid-19. Tapi, pemerintah pusat selalu menguatkan diri bahwa lockdown tidak perlu dilakukan.   

“Hingga akhirnya, kemarin disampaikan bahwa keputusan lockdown akan diputuskan di Kantor Menko Kemaritiman (Luhut Panjaitan). Ya, bukan di Istana. Saya juga heran mengapa keputusan krusial bukan berasal dari markas kepala negara,” ucap Hinca.

Sedari awal, dia sangat mendorong dilakukannya lockdown. Skemanya boleh local lockdown, boleh juga partial lockdown. Semua tergantung kesiapan pemerintah, dari segi anggaran, sumber daya medis dan keamanan.

Jika lockdown diterapkan, kata dia, maka hal paling penting adalah menjamin kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Tidak cukup hanya menjamin ketersediaan pangan. Pemerintah juga harus mampu menjamin ketersediaan pangan tersebut dapat terhantarkan ke tangan rakyat yang terdampak.

Sumber : Indonesiainside

Editor : Nandra F Piliang