PEKANBARU (HR)- Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Syukri Harto, menyatakan akan mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan Pekanbaru, terkait dugaan kebocoran pendapatan asli daerah dari retribusi parkir.

 

Target pendapatan daerah dari parkir tak pernah tercapai. Hal itu, karena berbagai persoalan, seperti banyaknya tukang parkir liar di Pekanbaru.

“Pola penanganan parkir dengan cara dilelang. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada pelelangan. Kita selalu mengevaluasi, apakah target terealisasi atau tidak. Jika tak tercapai, barulah mencari solusi. Di bulan Oktober lalu, realisasinya baru sekitar tujuh puluh persen,” terang Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru, Selasa (16/12).

 

Pantauan Haluan Riau di lapangan, tukang parkir liar masih marak di Pekanbaru. Mereka memungut biaya parkir sesuka hati, bahkan tarif parkir roda empat dipungut Rp5.000, sedangkan roda dua yang seharusnya Rp1.000 dipungut Rp2.000 hingga Rp3.000. "Dimana-mana paling banyak tukang parkir. Padahal tempat itu sudah jelas bukan untuk tukang parkir, tapi mereka sesuka hati minta uang parkir. Jadi kami nilai pemko dan Dishub tak berani," kata warga Kecamatan Tampan, Syafrizal Djohan menanggapi parkir liar di samping Mal SKA.

 

Sungguh ironis, Dishub, selaku instansi teknis yang menangani parkir, justru kelimpungan. "Retribusi parkir yang menjadi primadona pendapatan asli daerah justru tak pernah tercapai. Hal itu terjadi karena lemahnya penegakan peraturan," ujar Syafrizal. (sar)