PEKANBARU (HR)-Proses evaluasi terhadap badan usaha milik daerah Riau, terus berjalan. Saat ini, DPRD Riau telah menyelesaikan proses evaluasi terhadap seluruh perusahaan plat merah itu. Selanjutnya, hasil evaluasi itu segera dicocokkan dengan penilaian dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Riau.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson, evaluasi kali ini dilakukan dengan ketat. Dalam hal ini, Dewan melakukannya secara lebih detail dan mendalam. Selanjutnya, DPRD Riau melalui Komisi C, akan mengadakan pertemuan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau. Tujuannya untuk mensinkronkan hasil evaluasi dewan dengan hasil audit lembaga itu. Rencananya, pertemuan dengan BPKP akan digelar (Rabu (18/3) besok.

"Lusa kita akan ketemu dulu dengan BPKP. Akan kita komunikasikan dengan BPKP hasil dari evaluasi yang telah kita laksanakan. Kita sandingkan denan hasil audit BPKP, setelah itu baru kita serahkan hasil rekomendasi kepada Pemprov," ujarnya, Senin (13/3).

Dijelaskan Politisi Partai Demokrat ini, ada dua evaluasi yang dilakukan oleh Komisi C terhadap seluruh BUMD Riau. Pertama rekomendasi terhadap kinerja dari seluruh manajemen, dan yang kedua berkaitan dengan temuan yg dilakukan oleh BPKP.

"Dari dua evaluasi inilah yang akan kita buatkan rekomendasi, tentu biar bisa sejalan harus komunikasi dengan BPKP," jelasnya.

Dari hasil evaluasi Komisi C, seluruh manajemen BUMD telah memberikan secara detail apa yang diminta oleh dewan. Tidak ada manajemen yang menutup-nutupi hasil kinerja BUMD selama beberapa tahun ini. Termasuk permasalahan salah satu BUMD PT SPR yang menolak memberikan laporan keuangan kepada BPKP.

"Kita tidak ingin ada masalah baru, mereka cukup terbuka. Memang ada ada sedikit mis komunikasi dengan BPKP, itulah yang kita luruskan, dan kita komunikasikan agar tidak bermasalah," ungkapnya.

DPRD Riau ingin mendorong seluruh BUMD di Provinsi Riau agar berani melakukan langkah-langkah yang serius untuk pembenahan kinerja yang lebih baik lagi. Agar dalam menjalankan BUMD bisa bermanfaat bagi masyarakat Riau, serta memberikan dividen bagi Riau.

"Kita berharap, BUMD yang kurang optimal bisa lebih baik lagi kinerjanya. Lalu kita mendorong BUMD harus berani melakukan langkah yang serius untuk pembenahan," ungkap Aherson. (nur)