RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjamin netralitas perwira tinggi Polri, yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur untuk mengisi kekosongan pimpinan pada Pilkada 2018.

 

"Iya, (jaminan netralitas) harus ada. Mereka ini sebagai misi untuk mengamankan pilkada. Itu kan tidak dianjurkan berpihak tapi justru netral. Jadi enggak usah khawatir," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (26/1/2018) kemarin.

 

Lebih lanjut, mantan Panglima TNI ini menuturkan para plt gubernur dari Polri tersebut dapat diusut, jika kelak dalam kepemimpinannya menunjukkan sikap-sikap yang berpihak.

 

"Pejabat ini kan ada sumpahnya. Kalau memang enggak netral ya tangkap saja," tambah dia seperti dikutip Antara.

 

Penunjukkan dua perwira tinggi Polri oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, kata Menko Polhukam, sebelumnya telah dikoordinasikan dengan kementeriannya.

 

"Nanti juga dari Kementerian Polhukam akan ada yang dikirim sebagai Plt Gubernur. Terserah Pak Tjahjo mau ditempatkan di mana," ucap Wiranto.

 

Dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk sebagai plt gubernur adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin, yang akan menjabat Plt Gubernur Sumatera Utara

 

Selanjutnya adalah Asisten Kapolri bidang Operasi Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, yang akan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat. 

 

Sementara itu, Kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menunjuk Jenderal Polisi sebagai Penjabat Gubernur menuai kritik dari kalangan pengamat dan politisi. Karena penunjukan polisi itu sebagai Penjabat Gubernur dinilai tak lazim dan mencederai demokrasi.

 

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Polhukkam, Fadli Zon mempertanyakan usulan Menteri Dalam Negeri tersebut. Politisi dari Gerindra itu menilai penunjukan dua perwira tinggi polisi itu akan mengarah pada kecurangan Pilkada.

 

“Penunjukan dua Jenderal Polri aktif akan mengarah pada kecurangan dalam Pilkada dengan mengerahkan mesin birokrasi dan sebagainya. Karena orang yang ditunjuk itu tidak ada kaitannya atau orang yang tidak lazim. Jadi, saya kira ini harus ditolak,” ujar Fadli di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (26/1/2018).

 

Sumber:  Antara