RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Anggota Tim Kampanye Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan menilai perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan perangkat digital yang memudahkan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia politik.

"Selain mempermudah, menggunakan tools teknologi informasi kadang juga membuat mekanisme dan proses politik menjadi kering dan menjauhkan politik sebagai sebuah seni," kata Ferry dalam diskusi "Signifikansi Digitalisasi Politik dalam Pemilu 2019" di Universitas Jember, Malang, Jawa Timur, Sabtu (10/11/2018).

Menurut Ferry, sebagai ajang kontestasi, maka digitalisasi politik menghadirkan manfaat besar, bahkan dalam mengoptimalkan beberapa tahapan dalam pemilu. "Sebaliknya, jika keliru dalam menggunakan tools digital akan membuat proses politik berpotensi menjadi ruang konflik antara peserta Pemilu dan antara peserta pemilu dengan penyelenggara," kata Ferry.

Mantan politisi Nasdem itu menilai digitalisasi politik dalam tahapan kampanye dan kontrol penghitungan Suara akan menambah Kualitas sebuah Pemilu. "Dalam kontek penggalangan dan media interaksi dalam pemilu, digitalisasi politik justru berpotensi membuat masalah baru dalam proses politik," kata Ferry.

Dalam konteks kampanye, kata Frry, digitalisasi politik menjadi tools
yang sangat memudahkan bahkan mengefektipkan kegiatan kampanye sang
peserta pemilu. Karena bisa menyebar Visi, misi dan komitmen yang
menjadi konsernya dalam Jangkauan yang luas.

Dalam mengawalan terhadap hasil pemungutan suara, dengan keserentakan pelaksanaan pemilu, maka peserta pemilu dapat menyampaikan laporan lengkapnya melalui saksi di TPS seperti jumlah pemilih yang datang, jumlah surat suara yang rusak dan sisa surat suara dan hasil penghitungan suara pada tiap jenis pemilihan.

Satu hal penting yang belum bisa diterapkan digitalisasi dalam Pemilu 2019 adalah proses pemungutan suara (e-voting) di TPS. Karena validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum berbasis Data Penduduk sebagaimana dimaksud Sistem Administrasi kependudukan berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Beberapa hal yang tidak signifikan dalam digitalisasi politik pada pemilu 2019 menurut Ferry adalah perdebatan antar peserta Pemilu, baik antar tim pemenangan, antar pengurus Partai Politik atau antar Caleg, karena perdebatannya menjadi ruang ekspresi ketidaksukaan dan perbedaan pilihan seolah menjadi pembenar untuk bersikap tidak fair.

Kemudian ditalisasi cenderung mengabaikan proses interaksi dan relasi sosial  peserta pemilu, dan cenderung bertindak pragmatis dan instan, melupakan bahwa kampanye adalah kemampuan mempengaruhi  pemilih dalam sebuah interaksi peserta Pemilu dengan masyarakat.

"Keharusan memiliki Social capital dilupakan dan cenderung mewajibkan dirinya memiliki finansial Capital. Pada gilirannya hal ini membentuk pola hubungan yang transaksional dalam menjalankan tugas kenegaraan," kata Ferry.

Reporter: Syafril Amir

Editor : Nandra F Piliang