RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Belasan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Rohil (AMR) meminta anggota DPRD Riau membantu menyelesaikan masalah gaji pegawai honorer guru di kabupaten setempat. Menurut mereka, saat ini gaji pegawai honorer di Rohil masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau sebesar Rp2,4 juta, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rohil sebesar Rp2,6 juta.

 

Permintaan tersebut mereka sampaikan kala menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Riau, Selasa (23/1/2018). Menurut mereka, tenaga kerja atau pun pegawai tidak boleh digaji di bawah UMP dan UMK. 

 

"Namun kenyataannya, pegawai honorer guru di Rohil digaji di bawah UMP dan UMK," sebut Koordinator Lapangan, Ali Junjung Daulai, dalam orasinya di depan gerbang Gedung DPRD Riau.

 

Kondisi tersebut, lanjutnya, sungguh sangat menyedihkan. Mengingat pegawai honorer yang merupakan guru yang berperan mencerdaskan anak-anak di Rohil. 

 

"Pemerintah Kabupaten Rohil telah melanggar aturan karena memberikan gaji yang tidak layak, Rp350 ribu. Untuk makan saja tidak cukup. Maka kami minta Wakil Rakyat di DPRD Riau membantu menyelesaikan masalah ini," pintanya.

 

Kedatangan mereka ke DPRD Riau itu, bukan tanpa alasan. Dikatakan Ali, mereka telah pernah mengadukan masalah ini ke DPRD Riau, namun tak dapat tanggapan dan solusi. 

 

"Maka kami datang kesini dengan harapan bapak-bapak (anggota DPRD Riau) dapat menindaklanjutinya agar dapat dibantu para guru tersebut," katanya seraya mengatakan bahwa aksi ini murni meneruskan aspirasi para guru honorer, dan tidak terkait dengan Pilgubri.

 

Para mahasiswa ini juga merasa puas dengan tanggapan Sekretaris DPRD Riau, Kaharuddin, yang berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke anggota Dewan. 

 

"Meski begitu, minggu depan kita akan kembali ke sini untuk menagih apa solusi dan tindak lanjut Wakil Rakyat di DPRD Riau terkait masalah ini," pungkas Ali.

 

Reporter:  Dodi Ferdian

Editor:  Rico Mardianto