RIAUMANDIRI.CO, SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir mengaku pusing atas penetapan tersangka Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRKP) Hariyadi oleh Kejaksaan Tinggi Negeri dalam kasus korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat. Pasalnya, kata Bupati, penahanan tersebut dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan di Meranti. 

 

Oleh karena itu Irwan berharap Kejari Kepulauan Meranti menangguhkan penahanannya hingga akhir tahun 2017. Dijelaskan Irwan masih ada sejumlah tugas dan proyek yang harus dikerjakan Hariyadi sampai akhir tahun ini.

 

"Saya sudah berkoordinasi dengan Kejari. Kami minta ditangguhkan dulu, jangan sampai proses hukum menghambat pembangunan," ungkap Irwan kepada awak media, Senin (18/12/2017) kemarin.

 

Selain itu, Irwan menyampaikan, menurut pantauannya selama ini, beberapa pejabat yang tersandung kasus hukum, lebih diakibatkan kelalaian. Untuk itu, kata Irwan, agar kasus serupa tak terulang lagi, pejabat di Meranti ia tekankan harus fleksibel, komunikatif, dan sering berkoordinasi dengan Bupati. "Terlebih pejabat di Dinas PU," ujarnya.

 

"Jangan mentang-mentang dibutuhkan bertingkah pula," katanya. Lanjut Irwan, "Terkadang saya sulit mencari nomor handphone-nya. Susah ketemu, coba sedari dulu mudah berkoordinasi. Ini semua akibat kelalaian."

 

Selain itu, Irwan memuji kinerja Hariyadi selama ini. Ia mengaku sulit mencari pengganti Hariyadi sebagai Kadis PUPRKP. Diakui Irwan, kemampuan teknis Hariyadi selevel atau lebih tinggi dari pejabat tingkat pemerintah provinsi.

 

"Kami akui beliau sangat bagus. Coba lihat kualitas jalan kita akhir-akhir ini, tak kalah dengan provinsi. Saya sulit mencari penggantinya," beber Irwan.

 

Reporter  :  Azwin Naem

Editor        :  Rico Mardianto