PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Pemerintah Provinsi Riau segera akan membahas anggaran bantuan desa yang akan ditransfer langsung ke masing-masing desa, tanpa harus ditransfer dulu ke Pemerintah Kabupaten/kota, mulai tahun 2016 dan 2017 ini.

 

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, ini sesuai dengan permintaan kepala desa pada acara rapat kerja peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa  se provinsi Riau, Rabu (12/4), di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru.

 

Menurut Gubri, cara bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota, bisa bantuan umum dan khusus. Sementara, untuk 2015 Pemprov Riau memang ada dana desa langsung ke desa masing-masing menerima Rp500 juta. Selanjutnya pada tahun 2016 dan 2017 ditiadakan.

 

"Ini hanya masalah mekanisme saja. Bantuan desa bukannya tidak ada lagi, ada, tapi bantuan dalam bentuk apapun yang ke desa diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Bankeu tersebut dibuat kriterianya, bisa untuk infrsatruktur, pendidikan dan kesehatan," ujar Gubri kepada 950 Kepala Desa yang hadir.

 

"Sebetulnya sama, dan nyatanya sekarang rupanya bankeu ke Kabupaten usulan berdasarkan Bupati sesuai kriteria yang disampaikan. Memang sebagian dirasakan desa dan ada juga tidak semua menikmati. Mungkin dibagi, itulah yang diminta desa untuk berikutnya pada 2017 langsung ke desa," tambah Gubri.

 

Jika memang kepala Desa menginginkan anggaran desa dikembalikan seperti tahun 2015 yang lalu, Gubri tidak keberatan dan siap mengikuti keinginan kepala Desa. Namun seluruh kepala desa melalui rapat tersebut langsung menyampaikannya secara tertulis melalui usulan bersama.

 

"Sebenarnya, kepala desa itu tak harus seperti dulu. Pokoknya ada biar dirasakan masyarakat. Dan sebenarnya masyarakat tak tahu ini bankeu tahun 2016 dan 2017 itu dari Provinsi, mereka taunya dari Kabupaten. Kalau memang mereka menginginkan lagi langsung ke Desa tidak masalah, kita ikuti aturannya. Tapi di tahun 2018 baru bisa direalisasikan, kalau tahun ini tidak bisa lagi," ungkap Gubri.

 

Untuk bankeu tahun 2017 ini Pemprov Riau telah menganggarkan anggaran bagi Pemkab dan Desa sebesar Rp564 miliar lebih, yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota. Di antaranya, Kota Pekanbaru sebesar Rp15,4 miliar, Kabupaten Kampar Rp57,06 miliar.

 

Bengkalis Rp45,56 miliar, Indragiri Hulu Rp29,5 miliar, Indragiri Hilir Rp74 Miliar, Kuantan singingi Rp40 miliar, Kota Dumai Rp61 miliar. Kabupaten Rokan Hulu Rp77 miliar, Rokan Hilir Rp81 miliar, Pelalawan Rp24 miliar, Siak Rp47 miliar, dan Kabupaten Meranti Rp9,7 miliar.

 

Lebih jauh dikatakan Gubri, salah satu prioritas pembangunan yang digesa Pemerintah Provinsi Riau adalah membuka isolasi baik antar kabupaten/kota dengan kabupaten/kota yang lain maupun antar Provinsi Riau dengan provinsi tetangga.

 

"Membuka isolasi menjadi salah satu fokus kita. Sudah banyak isolasi yang kita buka. Misalnya baru-baru ini kita bangun jembatan dan jalan di Rokan IV Koto, Rohul yang bisa menghubungkan dengan Kabupaten Pasaman, Sumbar. Ini sangat membantu masyarakat. Sekarang kalau mau ke Pekanbaru tidak perlu lagi memutar lewat Bukittinggi tapi bisa langsung via Rohul. Ini bisa menghemat waktu 4 sampai 5 jam," kata Gubri.

 

Dalam tahun ini, tambah Gubri, Pemprov Riau juga akan membuka isolasi antara Pulau Kijang di Inhil dengan Provinsi Jambi. Begitu juga dari Bagan Siapiapi, Rohil melalui Padamaran 1 dan 2 menuju perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Isolasi antar kabupaten/kota juga segera dibuka. Misalnya membuka isolasi di daerah Inhu Selatan dan juga beberapa kawasan di Kuansing.

 

"Kalau isolasi ini kita buka, ekonomi masyarakat akan berkembang, termasuk masyarakat kita yang ada di perbatasan," tambahnya.

 

"Insya Allah, secara bertahap isolasi ini kita buka dengan membangun jalan dan jembatan. Jadi tidak ada lagi daerah di Riau yang disebut terisolir. Semua harus terhubung dengan daerah yang lain agar ekonomi bisa tumbuh dengan baik," tegas Gubri Andi Rachma optimis.

 

Selain membuka isolasi, Pemprov Riau juga fokus membangun puskesmas-puskesmas di berbagai kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

 

Masalah pendidikan juga tidak kalah penting. Apalagi 20 persen lebih APBD Provinsi Riau dialokasikan untuk sektor ini. "SMA dan SMK pengelolaannya sekarang juga di bawah Pemprov. Jadi ini juga jadi fokus kita. Memang sedikit ada masalah karena sudah 16 tahun Pemprov tidak mengurus SMA dan SMK ini. Tapi insyaallah semua ada solusinya," kata Gubri.

 

Gubri mengakui bahwa anggaran provinsi mengalami penurunan. Ini karena harga migas dan sektor perkebunan seperti sawit dan karet yang selama ini jadi andalan Riau terus merosot. Sementara harga migas dan sektor perkebunan sangat ditentukan oleh harga pasar dunia.

 

"Itu sebabnya Pemprov Riau terus berusaha keras mencari sektor-sektor baru yang bisa menjadi andalan kita ke depan. Misalnya, sekarang kita mengangkat sektor pariwisata berbasis budaya termasuk sektor perikanan laut," ulas Gubri.

 

Namun intinya, Gubri memastikan bahwa APBD Riau memang dialokasikan untuk pembangunan kabupaten/kota di Riau.

 

Hadir sebagai pembicara antara lain pakar otda yang juga mantan Plt Gubri H Johermansyah Djohan dan pejabat dari Kemendagri.

 

Sementara itu, mantan Pj Gubernur Riau, Djohermsyah Johan, mengatakan, bantuan desa sebaiknya langsung diserahkan ke Desa. Agar pemerintahan di desa bisa menjalankan pembangunan dan nampak oleh masyarakat.

 

"Bankeu Provinsi dan Kabupaten yang saat ini menjadi masalah, bisa diselesaikan dengan mentransferkan langsung ke desa. Alokasi dana desa seharusnya memang sudah harua diterima oleh pemerintahan di desa, baik dari Proinsi maupun dari Kabupaten," ujar Djohermansyah, yang juga menjadi narasumber, acara pertemuan dengan kepala desa se Riau.

 

Sementara itu, salah seorang kepala Desa dari Kabupaten Kampar, Syafrudin, berharap, memang apa yang disampaikan oleh kepala desa dari Kabupaten lainnya agar dana desa dikembalikan lagi seperti semula. Dengan mentransfer langsung ke pemerintah Desa.

 

"Memang dalam dua tahun ini kami tidak menerima dana deaa dari Provinsi, hanya dari pemerintah pusat saja. Kalau memang ada diberikan ke Kabupaten kami tidak ada merasakannya. Jadi kami memang berharap dana desa langsung ke desa," harap Syafrudin. (adv/nur)