PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Dewan mendukung terbentuknya Satgas Saber Pungli di Pemko Pekanbaru. Namun diharapkan dalam melakukan pengawasan, tidak hanya sektor pelayanan publik, tapi semua lini termasuk sektor pendidikan yang diduga juga menjadi sarang Pungli.

 

"Saber Pungli ini kita minta semua lini, dimana tim yang ada unsur Polresta dan Polda Riau untuk membasmi banyaknya dugaan pungutan liar (Pungli) yang terjadi belakangan ini, terutama di sekolah-sekolah di Pekanbaru, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK Negeri. Ini yang juga menjadi sorotan," Kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pekanbaru, T Azwendi Fajri, Jumat (3/3).

 

Hal tersebut dikatakan Tengku Azwendi, karena banyaknya keluhan masyarakat kepada beberapa Anggota DPRD Kota Pekanbaru saat mengelar reses baru-baru ini. Pungli tidak hanya terjadi di sektor pelayanan saja, tetapi dari sektor pendidikan terjadi juga, dan itu perlu menjadi sorotan.

 

Diterangkan Politisi Demokrat ini, dari beberapa kali reses yang dilakukan, sektor pendidikan saat ini paling banyak dikeluhkan terindikasi melakukan Pungli. Masyarakat atau wali murid diwajibkan membayar uang SPP, padahal berdasarkan instruksi pemerintah pusat hingga daerah sudah menggratiskan.

 

"Padalah semuanya sudah gratis, namun dalam pelaksanaanya masih terjadi pungutan-pungutan diluar ketentuan. Pada dasarnya mereka menolak dan kita juga sudah himbau untuk mereka tidak mengikuti, bahkan jika ada perlawanan atau ada kebijakan yang tidak baik dari pihak sekolah itu harus dilaporkan ke dinas terkait," lanjutnya.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 04 Maret 2017

 

Reporter: Joni Hasben

Editor: Nandra F Piliang