TEMBILAHAN (RIAUMANDIRI.co) - Lebih dari 100 ribu hektare perkebunan kelapa masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini mengalami kerusakan. Keadaan itu kian diperburuk dengan banyaknya perusahaan yang bermasalah, yang menyebabkan penderitaan para petani semakin mendalam. 

 

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Inhil HM Yusuf Said angkat bicara. Ia menegaskan kerusakan tersebut sudah terjadi sejak beberapa dekade lalu, jauh sebelum kepemimpinan bupati saat ini. 

 

Kendati begitu katanya, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama petani kelapa. Alhasil, perlahan namun pasti, harga kelapa di Negeri Seribu Parit terus merangkak naik. 

 

Bahkan, Politisi Partai Golkar ini mengatakan seumur hidupnya hanya zaman Bupati Wardan harga kelapa bisa tembus Rp 3.500. Kondisi ini tentunya sedikit mengobati penderitaan para petani Inhil yang merupakan kawasan dengan hamparan kelapa terbesar di Indonesia. 

 

"54 tahun umur saya, hanya masa sekarang harga kelapa bisa setinggi itu," tuturnya meyakinkan, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPMPD, Disdukcapil dan Bagian Hukum Setdakab Inhil bahas persiapan Pilkades 2017, Selasa (20/12) malam.

 

Ia meminta kedepannya Dinas Perkebunan untuk fokus memperbaiki perkebunan kelapa masyarakat yang rusak. "Harus dicarikan upaya yang maksimal dalam memperbaiki infrastruktur perkebunan dan stop penjarahan hutan perusahaan yang tidak berizin, kembalikan ke masyarakat, serta upayakan perbaikan pohon kelapa yang rusak," imbuhnya. 

 

Terakhir ia menambahkan selama ini bantuan juga ada dari pusat dan Provinsi Riau. Dari Kabupaten ada 12 ekscavator yang sudah diserahkan ke desa yang perkebunan kelapa masyarakatnya rusak parah. 

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 21 Desember 2016

 

Reporter: Agozt Inhil

Editor: Nandra F Piliang