Netralitas TNI Jadi Taruhan

Netralitas TNI Jadi Taruhan

JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, netralitas TNI menjadi taruhan dalam pelaksanaan pilkada serentak. Tak hanya di Jakarta, tapi netralitas TNI juga harus dijaga termasuk di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada serentak.

Itu tak lain karena menurutnya, pesta demokrasi ini dipantau langsung oleh dunia. Selain itu, netralitas TNI sangat diperlukan demi menjaga benteng terakhir bangsa Indonesia.

“Jika TNI berpihak, maka masyarakat akan menjadi bingung dan tidak tahu akan berlindung kemana,” kata Gatot dalam siaran pers, Rabu (12/10). Gatot juga menyerukan agar seluruh Perwira Kodam Jaya harus memahami dan menginformasikan dengan benar kepada para anggotanya tentang pentingnya peran dan netralitas TNI.


“Walau anggotamu seorang Prada, namun sangat menentukan, maka perlu diperhitungkan, karena TNI yang solid adalah kebersamaan yang utama,” ucap Gatot.

Menurut Gatot, seorang prajurit harus membentengi diri dengan profesionalisme, solid dan tangguh untuk menciptakan netralitas TNI. "Saya ingatkan, ikatan emosional apapun juga harus ditanggalkan manakala negara memintamu untuk mengabdi, itu kata kuncinya,” terang Gatot.

Kapolri Ingatkan Di tempat terpisah, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan bahwa tolok ukur keberhasilan pilkada serentak harus diwarnai dengan kesejukan dan kedamaian.

Tito meminta agar kepolisian dan pegawai negeri sipil lainnya harus bersikap netral dalam menjalankan fungsi kinerjanya masing-masing. "Kepolisian dan Panwaslu sinergi untuk mengawal dan mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017," katanya, Selasa (11/10).

Selain itu, Tito juga mengingatkan kepada pasangan calon dan pendukung harus memberikan semangat positif, media juga harus memberitakan yang sejuk, jangan memihak satu sama lain.

Ia menambahkan politik di Indonesia saat ini sudah beranjak dewasa dengan menginjak usia yang ke-18. Sehingga sebagai negara demokrasi tidak seharusnya membuat konflik yang merugikan masyarakat banyak.

"Reformasi Indonesia sudah berjalan selama 18 tahun, kedewasaan sikap politik diperlukan untuk menjaga demokrasi Republik Indonesia," katanya. Dalam peranannya kepolisian akan lakukan penjagaan ketat dan mengerahkan semua anggota untuk melakukan pengawalan, serta pengamanan guna tercipta suasana kondusif.

Selain itu juga disiagakan unit khusus Siber guna menelusuri jejak para ujaran kebencian yang sering bermunculan saat terjadi Pilkada yang akan dilakukan pada beberapa daerah yang melakukannya. (rep)