PEKANBARU (riaumandiri.co)-Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, meminta DPR RI ikut membantu pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Salah satunya dengan menggolkan anggaran untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Gubri
Pasalnya, hingga saat ini, anggaran untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tersebut, belum ada nomenklaturnya dalam APBN, sehingga tidak bisa dicairkan. Kondisi serupa juga terjadi dalam penganggaran APBD. Padahal di satu sisi, anggaran untuk pencegahan akan jauh lebih kecil bila dibanding untuk penanggulangan bila Karhutla terjadi.

Hal itu disampaikannya saat pertemuan dengan Badan Legislasi DPR RI yang dipimpin Firman Subagyo, di ruang rapat Kantor Gubernur Riau, Rabu (22/6).

Dikatakan, Pemprov Riau bersama Tim Satgas Penanggulangan Karhutla Riau, terus berusaha secara maksimal mencegah supaya musibah yang terjadi hingga belasan tahun itu, tidak terulang lagi pada tahun ini.

"Kita tidak ingin Karhutla terjadi lagi di Riau dan provinsi lainnya, seperti tahun lalu. Makanya kita terus maksimalkan upaya pencegahan sejak dini. Jangan sampai Karhutla terjadi, baru sibuk menanggulanginya. Namun upaya kita ini masih terkendala dari sisi penganggaran," paparnya.

Menurutnya, agar penganggaran dana untuk pencegahan Karhutla itu bisa terwujud, perlu adanya harmonisasi dan penyamaan persepsi di sejumah kementerian terkait di pusat. DI antaranya Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Sesuai hasil kesepakatan kami bersama sembilan provinsi lainnya di Indonesia saat rakor bersama pencegahan Karlahut, belum lama ini, salah satunya mendorong agar pemerintah pusat satu persepsi memasukkan anggaran untuk pencegahan Karhutla. Jangan menunggu sampai hancur dulu, baru ada aksi penanggulangan," tambahnya.

Jadi Masukan
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Firman Subagyo, mengatakan, apa yang disampaikan Gubri tersebut akan dibawa sebagai masukan dan selanjutnya dibahas bersama di pusat. Ia juga menilai, perlu adanya revisi undang-undang yang mengatur tentang Karlahut.

"Kami akan berusaha bagaimana Pemerintah pusat bisa merevisi undang-undang yang telah ada. Memang masih ada kelemahan dari pusat tidak mempunyai strategi yang  jelas. Regulasinya yang masih lemah menjadi kata kuncinya," jelas Firman.

Ia juga membenarkan, dalam menangani Karhutla tersebut tidak bisa berjalan sendiri, harus ada kerjasama semua pihak. Aparatur terkait harus ada kompromi.

"Akibat regulasi yang lemah inilah menyebabkan timbul ego sektoral. Ada kepentingan tertentu yang diganggu sehingga menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan. Untuk itulah kita di Indonesia ini harus menghilangkan ego sektoral untuk mencapau tujuan yang baik," jelasnya.

Sejauh ini kata Firman, yang menjadi kendala pembangunan di Riau, dan masih terjadinya kebaran di Riau, akibat belum adanya kejelasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga menyebabkan banyak perusahaan dan masyarakat yang sesukanya membakar.

"RTRW di Riau harus segera diselsaikan, mana kawasan hutan dan mana yang tidak menjadi jelas. Jika tak selesai juga maka akan terus terjadi perambahan hutan di Riau," tutupnya.

Lebih Irit
Hal senada juga disampaikan Komandan Tim Satgas Karhutla Riau, Brigjen Nurendi, ketika memberi sambutan dalam acara buka puasa bersama dengan manajemen PT RAPP, Rabu sore kemarin. Dikatakan, dari konsultasi yang dilakukan pihaknya dengan BNPB, akan lebih baik jika pemerintah menganggarkan dana untuk pencegahan Karhutla dibanding penanggulangannya.  

"Dari pembicaraan kami dengan Kepala BNPB, untuk menanggulangi Karhutla butuh dana hingga triliunan rupiah. Sementara untuk pencegahan, jauh lebih kecil. Namun yang harus ditekankan, kalau untuk penanggulangan, berarti sudah ada Karhutla, kemudian dipadamkan. Sementara target kita saat ini adalah bagaimana supaya Karhutla tidak terjadi lagi tahun ini," paparnya.

Dikatakan, upaya dan sosialisasi tentang pencegahan Karhutla, sangatlah penting. Hal itu mengingat mulai Juli mendatang, Riau sudah memasuki musim kemarau. Pada masa ini, aksi oknum tak bertanggung jawab yang membakar lahan, biasanya sering sering terjadi.

Karena itu, pihaknya telah memetakan 64 titik di Riau yang dinilai rawan Karhutla. Untuk kawasan itu, pihaknya juga akan melakukan pemantauan secara ketat. "Karena itu, kami tak bosan-bosannya mengimbau kepada segenap pihak, untuk bersama-sama mencegah terjadinya Karhutla. Kita ingin mulai tahun ini tidak ada lagi kabut asap yang melanda Riau akibat Karlahut," tegasnya. (nur)