PEKANBARU (riaumandiri.co)-Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dan Pelalawan disaksikan langsung oleh rakyatnya yang sudah memilih. Namun jika dilaksanakan di Jakarta, proses ini tidak ada problem dan lebih efisien.

Demikian dikatakan Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Riau, Maxaxai Indra, saat dimintai tanggapan terkait rencana pelantikan dua Bupati hasil Pilkada serentak 2015 yang melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2016.

"Menurut saya terkait lokasi pelantikan ini tidak ada problem. Terpenting itu, Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah diberikan kewenangan untuk melantik. Inikan hanya pengambilan sumpah dan pelantikan yang dilakukan Gubernur," ujar Maxaxai Indra, Jumat (22/4).

Ia mengatakan, dalam konteks disentralisasi memang pelaksanaan pelantikan Bupati atau Walikota seharusnya dilakukan diibukota provinsi bahkan ibukota kabupaten bersangkutan.

"Sebab dengan sistem Pilkada langsung, seharusnya rakyat yang sudah melaksanakan demokrasi menyaksikan langsung kepala daerah yang sudah dipilihnya," lanjutnya.
Namun, ia mengaku tidak mengerti mengapa Menteri Dalam Negeri memilih pelantikan Bupati Rohul dan Pelalawan dilakukan di Jakarta.

"Kita tidak tahu alam politik Mendagri melantik di Jakarta. Padahal kalau melihat kondisi, situasi daerah, berjalan kondusif. Pelaksanaan Pilkada juga tak menimbulkan masalah berarti. Tapi inikan era pemerintahan Presiden Jokowi sentralistik, secara teori tak ada problem," sambutnya.

Apakah proses ini melanggar Perpres? Maxaxai tidak menjawab secara spesifik terkait masalah tersebut. (grm/aag)