Tiga Tahun Terakhir APBD Terus Menurun

Tiga Tahun Terakhir APBD Terus Menurun

BENGKALIS (riaumandiri.co)-Dari tahun ke tahun, khususnya dalam tiga tahun terakhir ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bengkalis, terus mengalami menurun.  Karenanya, dalam rangka mempercepat keberhasilan pembangunan di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini, partisipasi dan swadaya masyarakat sangat diperlukan. Jangan hanya menggantungkannya pada pemerintah."Baik itu secara perorangan maupun organisasi.
 
Apalagi saat ini dan dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, APBD Bengkalis terus mengalami penurunan.

 Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan," ujar Sekretaris Derah Bengkalis, H Burhanuddin Nazar di sela-sela menghadiri aksi layanan kesehatan yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis bekerja sama dengan Dompet Dhuafa Cabang Provinsi Riau menggelar di Desa Tameran, Kecamatan Bengkalis, Minggu (3/4).  

Sekda berharap, masyarakat tidak lagi semata-mata menggantungkan segala sesuatu pada Pemkab Bengkalis seperti kecenderungan selama ini. Kalau ada kegiatan yang dapat dilakukan secara swadaya dan gotong-royong, laksanakan dengan cara mandiri.

"Dahulu orang mengatakan Bengkalis adalah kabupaten kaya, APBD-nya besar. Padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian. Sebab, meskipun APBD Bengkalis besar, semua itu tetap belum sebanding dengan keperluan dana pembangunan yang jauh lebih besar dari anggaran dalam APBD tersebut," imbuhnya.

Di bagian lain mantan Asisten Tata Praja Bengkalis dan Indragiri Hulu ini menjelaskan, penerimaan dana bagi hasil (DBH) minyak yang merupakan penyumbang terbesar APBD kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini, dalam beberapa tahun terakhir, juga terus menurun signifikan.

Katanya, selain karena harga minyak dunia yang terus merosot, penurunan penerimaan DBH itu juga disebabkan kian berkurangnya produksi minya yang dihasilkan. Jika pada tahun 2014 dan 2015 DBH yang diterima Bengkalis masing-masing sekitar Rp3,4 triliun dan Rp2,2 triliun, pada tahun 2016 ini hanya sekitar Rp1,061 triliun.