PEKANBARU (riaumandiri.co)-Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, menyerahkan piagam penghargaan kepada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Riau, setelah mendapatkan nilai teritinggi dari Obudsman. sebagai salah satu SKPD yang telah memberikan pemenuhan komponen standar pelayanan publik terbaik.

 

Penyerahaan piagam tersebut juga disaksikan langsung oleh, Dirjen Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah yang juga Ketua Dewan Pengurus Nasional Korpri, serta Ketua Ombudsmen RI perwakilan Riau, Ahmad Fikri, dan seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Riau, Minggu (27/3), malam.

 

"Penghargaan ini menjadi motofasi bagi SKPD yang lain untuk memberikan pelayanan yang baik bagi publik," ujar Plt Gubri, dalam sambutannya.

 

Dikatakan Plt Gubri, bagi Ombudsman, yang telah melaksanakan penelitian dengan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik, partisipasi publik inovasi pelayanan publik, penguatan kapasitas, dan efektivitas pengawasan. Agar bisa dilanjutkan ke depannya. "Bagi Ombudsman, kalau ada kelanjutan dipersilahkan yang lain SKPD diperbaiki kinerjanya," ujar Plt Gubri.

 

Sementara itu, Ketua Ombudsmen RI perwakilan Riau, Ahmad Fikri, mengatakan, sebelumnya juga sudah  ada SKPD lainnya yang sudah di berikan penilaia. Penilaian dilakukan dengan metode penetlitian tanpa pemberitahuan kepada SKPD. Ombudsman mihat kondisi SKPD, 

 

BPKAD melihat apakah standar pelayanan itu sudah ada diinformasikan ke publik."Penyampaian bisa disampaikan melalui baner, brosur, pamflet dan media," jelasnya.

 

Terhadap hasil penelitian tersebut, kata Ahmad Fikri, Ombudsman RI menyarankan agar memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan SKPD dan UPP, yang produk layanannya telah mendapatkan zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

 

"Selain itu memberikan teguran dan mendorong para pimpinan SKPD yang mendapatkan zona kuning dan merah. Agar mengimplementasikan standar pelayanan publik di instansi publik masing-masing," tegasnya.

 

Selain memberikan piagam penghargaan kepada Badan perpustakaan daerah arsip dan dokumentasi, juga diberikan kepada Dinas perindustrian dan perdagangan produk layanan setifikasi pengujian dan tera. Serta Dinas Sosial, layanan rekomendasi perizinan pengadopsian anak WNA dan WNI. nur