Wajib Bantu Madrasah dan Ponpes

Wajib Bantu Madrasah dan Ponpes

PASIRPENGARAIAN(riaumandiri.co)-Pemerintah daerah lebih berkewajiban membantu madrasah dan pondok pesantren, sebab kedua lembaga ini adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang telah banyak melahirkan para pejuang bangsa.

Demikian disampaikan Bupati Rohul Drs H Achmad MSi pada Closing Program Sub National Implementing Program Australia - MDC Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, di Hotel Pangeran Pekanbaru, belum lama ini.

Disampaikannya, untuk meningkatkan kualitas manajerial, dalam rangka percepatan akreditasi madrasah dan Pondok Pesantren, adalah kewajiban dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kab/kota untuk memberikan bantuan sesuai dengan skala prioritas.

Untuk itu diminta kepada seluruh pemerintah daerah agar mengutamakan pembangunan madrasan dan pondok pesantren (PP) yang ada di daerahnya masing-masing.

"Pemerintah Australia saja membantu madarasah dan pondok pesantren, maka pemerintah daerah lebih berkewajiban lagi untuk membantu madrasah dan pondok pesantren, sebab kedua lembaga ini adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang telah banyak melahirkan para pejuang bangsa," katanya.

Kita berharap agar madrasah terlaksana sesuai dengan slogannya, “Madrasah Lebih Baik, Lebih Baik Madrasah”, sehingga madrasah menjadi alternatif pertama bagi masyarakat untuk sekolah bagi anak-anaknya.
Saat ini memang terbukti, ternyata banyak sekarang pejabat dan orang kaya yang menyekolahkan anaknya di madrasah dan pondok pesantren.

Sementara itu, Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, usai acara menyampaikan terima kasihnya yang telah membantu percepatan akreditasi madrasah dan Ponpes di Kab Rohul, Rohil, dan Inhil, sehingga 65 madrasah dan Ponpes tersebut dapat diakreditasi dengan nilai A, B dan sebahagian kecil C.

Ahmad Supardi berharap agar program ini dapat dilanjutkan, sekalipun saat ini sudah dilakukan closing program. Tentunya program ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh Kemenag RI bekerjasama dengan pemerintah daerah baik provinsi dan kab/kota, sehingga para nara sumber dan mentor yang sudah terlatih dapat diberdayakan.

Ketua pelaksana program H Syamsul menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan program ini di 9 Kab/Kota lainnya di Provinsi Riau, sehingga madrasah dan pondok pesantren se-Riau dapat dipercepat proses akreditasinya, sebab akreditasi sangat menentukan kelangsungan hidup dari sebuah institusi pendidikan.(adv/humas)