BENGKALIS (HR)- Banggar DPRD Bengkalis akhirnya mengambil langkah dengan memotong rasionalisasi sejumlah anggaran kegiatan yang ada di struktur APBD tahun 2016.

 Salah satu anggaran atau kegiatan yang terkena rasionalisasi adalah, dana Inbup-PPIP tahun 2016. Jika tahun sebelumnya, dana Inbup per desa mencapai Rp 1 miliar, tahun 2016 hanya tinggal Rp200 juta atau dipangkas Rp800 juta.

Pemotongan dana Inbup tersebut, membuat sejumlah fraksi di DPRD Bengkalis kesal. Menurut mereka tidak seharusnya anggaran yang selama ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan infrastruktur desa dipangkas begitu besar.

Masih banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan rasionalisasi.
“Kami memaklumi memang terjadi defisit anggaran tahun 2016 ini dan salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah rasionalisasi. Tapi tak semua kegiatan bisa dirasionalisasi, kita lihat dulu skala prioritasnya.

Selama ini, kegiatan Inbup sangat dinantikan oleh masyarakat, karena mereka yang paling tahu kebutuhan infrastruktur di kampung mereka masing-masing,” sebut Sekretaris Fraksi Gabungan Persatuan Nurani Bangsa, Irmi Syakip Arsalan, Rabu (16/12).

Diakui, dirinya memang tidak di Banggar, namun ketika muncul wacana merasionalisasi kegiatan Inbup dirinya sudah mewanti-wanti di kisaran Rp 500 juta, tidak dipangkas sampai Rp 800 juta.

“Memang selain dana Inbp dari APBD kita, masih ada dari Provinsi sekitar Rp500 juta dan APBN Rp600 juta. Tapi kalau pusat saja berani memberikan Rp 600 juta, mengapa kita yang punya daerah yang lebih tahu dengan kondisi di desa-desa malah mengalokasikan hanya Rp 200 juta,” kesal pria yang akrab disapa Ikip ini.

Yang manarik di Inbup kata Ikip, penyaluran dana langsung ke desa dan kegiatan yang mereka lakukan berdasarkan hasil kesepakatan perangkat desa, sehingga kegiatan Inbup benar-benar tepat sasaran. “Kami tetap akan berusaha, agar kekurangan dana ini akan kembali dianggarkan pada APBD Perubahan nanti,” sebutnya.

Terkait pemangkasan dana Inbup hingga  Rp 800 juta, Ikip berharap masyarakat tidak resah dan tidak berfikir bahwa DPRD dan Pemerintah bakal menghapus kegiatan Inbup. Ikip bahkan menjamin tahun-tahun akan datang program Inbup tetap akan berjalan bahkan diupayakan ada penambahan.

“Terus terang ini sudah menjadi komitmen Bupati terpilih, program Inbup tetap akan berjalan dan diupayakan akan ada penambahan anggaran,” sebut Ketua KNPI Bengkalis ini.

Ungkapan senada juga diampaikan Ketua Fraksi Golkar, Syahrial. Menurut ketua Komisi II ini, rasionalisasi memang harus dilakukan karena terjadi defisit anggaran. Hanya peroalannya, masih ada sektor lain yang bisa dilakukan rasionalisasi ketimbang Inbup desa, salah satunya kegiatan Inbup yang ada di Kecamatan dengan anggaran Rp 3 miliar.

“Mengapa tidak Inbup di Kecamatan yang dirasionalisasi, lalu anggarannya diinfus ke desa. Wilayah pembangunan itu adanya di desa-desa bukan di Kecamatan, mengapa yang dirasionalisasi malah di desa,”sesal Syahrial.

Terkait kegiatan lain yang masuk skala prioritas, seperti sektor Pendidikan dan Kesehatan. Fraksi Golkar kata Syahrial dua sektor ini tetap menjadi perhatian. Hanya saja, tidak mungkin berbagai persoalan yang ada di dua sektor tersebut bisa dituntaskan dalam satu tahun anggaran. Artinya, anggaran yang diplot untuk dua sektor itu juga harus disesuaikan.

“Ya, fraksi Golkar sepakat dua sektor ini memang masuk skala prioritas, tapi kan tak mesti kita tuntaskan dalam satu tahun anggaran, mustahillah. Pengadaan alat kesehatan misalnya, kan bisa kita lakukan pada bulan Agustus nanti, saat pengajuan APBD Perubahan tahun 2016. Artinya, secara bertahaplah kita selesaikan persoalan yang ada, tidak mesti  dalam satu tahun anggaran,” sebutnya.

Sama seperti disampaikan Ikip, Syahrial bersama Fraksi Golkar dan teman dewan lainnya, aka sama-sama berjuang agar dana Inbup untuk masing-masing desa bisa kembali menjadi Rp 1 miliar. “Akan kita perjuangkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2016 pada bulan Agustus mendatang, ini komitmen kami,” sebut politisi asal Rupat ini.(man)