PASIR PENGARAIAN (HR)-Pembahasan rancangan perubahan APBD 2015 yang tercantum dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara hingga saat ini belum dibahas dan disahkan DPRD.

Kondisi ini sangat memprihatinkan karena berimplikasi pada serapan anggaran yang tidak maksimal.

Polemik yang terjadi pada APBD Perubahan 2015 ini ditanggapi LSM FPPI. Beni, Kordinator Daerah FPPI mengatakan, terlepas siapa yang salah dan benar, namun yang jelas Pemerintah sebagai pengguna anggaran dan DPRD sebagai fungsi legislasi dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah seharusnya duduk bersama membicarakan persoalan yang terjadi pada APBD Perubahan tahun 2015.

“Sekali lagi kita mengingatkan Pemerintah dan DPRD Rohul, agar menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok dan politik. Kita tidak ingin kegiatan pembangunan tersandera hanya karena perbedaan pendapat dan kepentingan,” tegas Beni, Kamis (3/12) di Pasir Pengaraian.

Ditambahkan Beni, kejadian ini hendaknya menjadi catatan bagi Bupati dan DPRD Rohul ke depan jangan sampai terulang lagi.

Dimana pembahasan dan pengesahan sering melewati batas waktu sebagaimana perintah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika hal ini dibiarkan jelas akan berdampak buruk terhadap implikasi serapan anggaran.

Di tempat terpisah, Alpasirin, anggota DPRD Rohul dari Fraksi NasDem, menjelaskan tidak dibahasnya APBD Perubahan tahun 2015 karena mengalami keterlambatan.

Tidak ada waktu lagi untuk dilakukan pembahasan. Meski demikian dia tetap berharap kepada Pemerintah dan DPRD Rohul agar duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.

“Sesuai jadwal yang telah diagendakan, aturannya Rabu (2/12) kemarin jadwal Paripurna Penyampaian KUA-PPAS.

Namun tidak terlaksana karena ada hal lain. Kemudian jika melihat agenda DPRD yang kami terima, hingga Kamis depan kegiatan DPRD tidak ada. Selanjutnya usai Pilkada serentak 9 Desember 2015 merupakan jadwal reses DPRD.

Mengenai APBD Perubahan 2015 memang mengalami keterlambatan penyampaian. Meski demikian saya tetap berharap DPRD dan Pemerintah hendaknya duduk bersama untuk membicarakan APBD Perubahan ini,” harap Alpasirin. (gus)