Jakarta (HR)-Kehadiran delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR RI  Setya Novanto di jumpa pers kampanye capres Amerika Serikat, Donald Trump terus menuai kecaman. Novanto cs pun didesak untuk minta maaf karena dianggap sudah mempermalukan rakyat Indonesia.

"Rombongan Setya Novanto dan Fadli Zon, secara sadar bagi saya telah mempermalukan 250 juta rakyat Indonesia, dengan hadir di acara Donald tersebut," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya, Sabtu (5/9).
Dahnil mengkritik Novanto cs yang ke Amerika Serikat sebagai pejabat negara, namun dianggap sudah dimanfaatkan Trump sebagai alat kampanye. Dalam jumpa pers tersebut, Trump memang sempat bertanya pada Novanto apakah rakyat Indonesia menyukainya. Novanto menjawab iya.

"Saya kira Setya dan Fadli Zon serta yang lainnya harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas tindakan mereka tersebut," ungkapnya.
Mahkamah Kehormatan Dewan DPR juga diminta bertindak dan memberi sanksi pada delegasi DPR karena dianggap sudah melanggar etika pergaulan internasional. Kehadiran Novanto cs itu dinilai tidak etis.

"Tidak etis pejabat negara hadir dalam kampanye capres negara lain. Terang sebagai politisi mereka sangat naif dan memajukan," ujar Dahnil.
Pertemuan delegasi DPR dengan Trump berlangsung di Lantai 26 Trump Tower, Fifth Avenue, New York, AS pada Kamis (3/9) pukul 13.00 waktu setempat. Fadli menegaskan bahwa kehadiran rombongan DPR RI di konferensi pers itu bukan sebagai bentuk dukungan.
 
"Ya enggak. Apa urusannya kita dengan Pilpres AS, punya suara juga tidak. Bagi kami, kami senang pada Presiden AS yang mau berteman dengan Indonesia. Seperti Obama adalah teman Indonesia, juga Trump sekarang sebagai pengusaha adalah teman Indonesia," kata Fadli.
MKD akan Panggil
MKD akan mengusut polemik kehadiran pimpinan DPR di jumpa pers Trump ini, meski tanpa aduan resmi dari anggota DPR. Foto-foto dan rekaman televisi menjadi bukti. Selain itu, MKD juga akan meminta keterangan dari Novanto dan Fadli langsung.

"Kehadiran Novanto dan sebagian anggota DPR di kampanye Trump, sepanjang itu dalam acara protokoler tidak masalah. Kalau tidak masuk di acara protokoler, tentu bermasalah," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, kemarin. (lp6/okz/rin)