JAKARTA (HR)-Dr Reydonnyzar Moenek, M.Devt. M resmi menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Barat. Pria yang akrab disapa Donny itu akan mengemban amanat itu hingga terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat definitif, hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak, 9 Desember mendatang.

Pelantikan Donny Monek yang juga Dirjen  Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dalam acara yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Sabtu (15/8).
 
Pelantikan tersebut mendapat perhatian khusus dari Ketua DPD Irman Gusman. Senator asal Sumbar itu turut memberi sambutan. Kemudian juga terlihat hadir tokoh masyarakat Minang di Jakarta, seperti Fahmi Idris dan Syahrul Ujud, Ketua dan sejumlah anggota DPR Sumbar, bupati/walikota se-Sumbar dan pimpinan SKPD Pemprov Sumbar.
 
Sebelum dilantik maupun setelah pelantikan, posisi duduk Donny Moenek diapit oleh Irwan Prayitno dan Muslim Kasim. Posisi Donny Moenek seakan-akan sebagai “wasit” dalam pertarungan Irwan Prayitno dan Muslim Kasim untuk memperebutkan kursi Gubernur Sumbar periode 2015-2020 pada Pilkada Serentak 9 Desember mendatang.
 
Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengingatkan Donny Moenek untuk menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur Sumbar dengan penuh tanggungjawab. “Walau tugas sebagai Penjabat Gubernur dalam waktu singkat tapi harus bertanggungjawab dan tugas tersebut harus dipertanggungjawabkan,” tegas Tjahjo Kumolo.
 
Mendagri juga mengingatkan Donny Moenek untuk bersinergi dengan tokoh masyarakat Minang, tokoh agama, DPRD dan Forum Daerah. “Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan Ketua DPRD dan anggota DPR dan DPD dari Sumbar,” kata Mendagri.
 
Tidak kalah penting diingatkan Mendagri kepada Donny Moenek adalah terkait pelaksanaan tahapan pilkada. Dia mengingatkan Donny untuk menyukseskan semua tahapan Pilkada di Sumbar sampai terpilihnya kepala daerah definitif.
 
Pulang Kampung
Bagi Donny Moenek, daerah Sumbar sudah tidak asing bagi dirinya. Bahkan dengan ditunjuknya dirinya sebagai penjabat gubernur merupakan kesempatan baginya untuk mengabdi di kampung halamannya sendiri.

“Ini kesempatan bagi saya untuk mengabdi di kampung halaman sendiri. Saya akan bekerja dengan baik dan berusaha memberikan yang terbaik untuk Sumbar,” ujar Donny Moenek kepada Haluan.

Donny lahir di Padang hampir 55 tahun silam. Meski lahir di ranah Minang, hidupnya lebih banyak dihabiskan di rantau.
 
Ketika ditemui usai pelantikan, Donny kepada Haluan menuturkan, dirinya akan bersinergi dan berkonsultasi dengan semua elemen masyarakat, termasuk masyarakat Minang yang ada di rantau. “Siapa pun tahu, potensi masyarakat Minang yang ada itu rantau itu sangat besar dalam membangun Sumbar,” kata Donny.
 
Reydonnyzar Moenek lahir di Padang 14 Nopember 1960. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Semarang, dia mengabdi sebagai staf di Pemprov Jawa Tengah. Kemudian dia mendapat tugas belajar pada Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara. Sedangkan pendidikan S2 (Pasca Sarjana)  diselesaikannya di Asian Institute of Management, Makati, Metro Manila, Filipina.

Selanjutnya ia meraih Master in Development Management M. Devt. M) – Analyst Investasi, Keuangan, Desentralisasi Fiskal dan Public-Private Partnership Specialist. 1994:“ Exchange Program” between Asian Institute Of Management (AIM) Phillippines with Australian Universities, Australia.
 
Sedangkan pada 2007 ia meraih Post Graduated (Candidate Ph.D) pada Local Autonomy College University of Tokyo Jepang, spesialis “ Local Government & Regional Finance dengan disertasi: “Searching for the Equilibrium : Reformatting the National Integrity, Fiscal Decentralization Indonesia’s Cases “. 2014:

Sementara gelar Doktor Ilmu Pemerintahan Bidang Kebijakan Fiskal ia dapatkan pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
 
Dalam menjalankan karirnya sebagai birokrat, dari Semarang dia hijrah ke Kementerian Dalam Negeri. Jabatan yang pernah disandangnya, Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah (APID pada Ditjen BAKD Depdagri) (Juni 2008 – September 2010), Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri/Kepala Pusat Penerangan (2010 – Juni 2013), Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antar Lembaga (Feb 2013 – Juni 2014) dan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Juni 2014-Sekarang). (sam)